Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menganggap kasus mantan petinggi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo atau RAT jadi berkat terselubung untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Said mengatakan meski nama Ditjen Pajak secara khusus dan Kemenkeu secara umum tercemar karena kasus RAT, namun kasus itu juga dapat dijadikan momentum oleh Sri Mulyani untuk bersih-bersih di Kemenkeu.
“Menteri keuangan mendapatkan berkat terselubung. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku menteri keuangan untuk berbenah, membersihkan Kemenkeu dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).
Dia mengapresiasi langkah Sri Mulyani melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan bersih-bersih pegawai bermasalah di Kemenkeu terkhusus Ditjen Pajak.
Said mencontohkan, temuan dugaan 69 pegawai pajak yang berharta tak wajar jadi contoh gerak cepat Sri Mulyani. Oleh sebab itu, dia yakin Ditjen Pajak akan kembali dipercaya publik ke depannya.
“Kita dorong dan dukung menteri keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun ke depan langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ungkapnya.
Baca Juga
Dia mendorong agar sistem whistle blowing kembali digiatkan agar para pegawai Kemenkeu berpikir ulang untuk berbuat curang. Sejalan dengan itu, dia meminta Sri Mulyani membuka partisipasi masyarakat secara luas untuk melakukan pengawas.
“Sri Mulyani juga perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya. Libatkan KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu,” jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Said juga berharap media tak terlalu memberi ruang tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Menurutnya, sentimen publik gampang didorong untuk menolak bayar pajak.
“Jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak,” tutupnya.
