Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kasus Rafael Alun Berkat Terselubung untuk Sri Mulyani, Ini Alasannya

DPR menganggap kasus Rafael Alun Trisambodo jadi berkat terselubung untuk Menkeu Sri Mulyani untuk bersih-bersih Kemenkeu.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com 08 Maret 2023  |  20:18 WIB
Kasus Rafael Alun Berkat Terselubung untuk Sri Mulyani, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bangalore, India, Kamis (23/2 - 2023) / @smindrawati

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menganggap kasus mantan petinggi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo atau RAT jadi berkat terselubung untuk Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Said mengatakan meski nama Ditjen Pajak secara khusus dan Kemenkeu secara umum  tercemar karena kasus RAT, namun kasus itu juga dapat dijadikan momentum oleh Sri Mulyani untuk bersih-bersih di Kemenkeu.

“Menteri keuangan mendapatkan berkat terselubung. Momentum ini justru menjadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani selaku menteri keuangan untuk berbenah, membersihkan Kemenkeu dari berbagai oknum penyelenggara negara yang tidak berintegritas,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (8/3/2023).

Dia mengapresiasi langkah Sri Mulyani melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan bersih-bersih pegawai bermasalah di Kemenkeu terkhusus Ditjen Pajak.

Said mencontohkan, temuan dugaan 69 pegawai pajak yang berharta tak wajar jadi contoh gerak cepat Sri Mulyani. Oleh sebab itu, dia yakin Ditjen Pajak akan kembali dipercaya publik ke depannya.

“Kita dorong dan dukung menteri keuangan lakukan bersih-bersih, walaupun itu pahit, namun ke depan langkah Sri Mulyani ini akan makin memperbaiki kredibilitas Ditjen Pajak dimata pembayar pajak,” ungkapnya.

Dia mendorong agar sistem whistle blowing kembali digiatkan agar para pegawai Kemenkeu berpikir ulang untuk berbuat curang. Sejalan dengan itu, dia meminta Sri Mulyani membuka partisipasi masyarakat secara luas untuk melakukan pengawas.

“Sri Mulyani juga perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana lainnya. Libatkan KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk menjalankan sistem pencegahan korupsi di Kemenkeu,” jelas politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Said juga berharap media tak terlalu memberi ruang tumbuhnya gerakan menolak membayar pajak. Menurutnya, sentimen publik gampang didorong untuk menolak bayar pajak.

“Jika isu ini menguat, kita semua yang dirugikan bukan hanya Ditjen Pajak,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani menteri keuangan ppatk dpr KPK Rafael Alun Trisambodo
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top