Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Panas Dingin PKS vs PDIP Gara-gara Anies Baswedan

PDIP tak ingin bekerja sama dengan pihak yang menyatakan dukungan kepada sosok yang disebut sebagai kebalikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat berbicara di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (28/7/2022)./Istimewa
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat berbicara di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (28/7/2022)./Istimewa

Alasan PDIP Ogah Gabung PKS

Bisnis.com, JAKARTA --Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tak ingin bekerja sama dengan pihak yang menyatakan dukungan kepada sosok yang sempat disebut sebagai kebalikan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bergabung dengan koalisi itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Kami akan bekerja sama dengan partai-partai lain," jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Dia berpendapat, selama Anies menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta, kebijakannya tak ada yang kesinambungan dengan pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, PDIP tak mungkin mendukung Anies yang dirasa kebalikan Jokowi.

"Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan, apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," ujar Hasto.

Lebih lanjut, dia mengingatkan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri, sudah menyarakan bahwa capres PDIP harus dari internal partai. Oleh sebab itu, jika ingin berkoalisi dengan PDIP maka capres usungan koalisi nantinya harus dari PDIP.

"Pidato ibu ketua umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai," jelas Hasto.

Dia menjelaskan, dalam mencari titik temu soal koalisi, banyak yang bisa ditawarkan, bukan hanya soal capres.

"Ya kan konfigurasi kekuasaan itu banyak, konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain, ada menteri-menteri," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper