Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyindir bakal calon presiden Anies Baswedan soal utang-piutangnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang belakangan terungkap ke publik.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika PDIP ingin mensosialisasikan calon presiden (capres) usungannya maka akan bersama para kader dan simpatisan bukan seorang diri.
"PDIP calon ini kan tidak berdiri sendiri, bergerak kemana-mana. Bagi PDIP yang ikut bergerak itu adalah seluruh simpatisan anggota kader yang menyatu dengan rakyat, itu yang bergerak," jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).
Hasto mengklaim, langkah tersebut sudah terbukti berhasil di Pilpres 2014 dan 2019 ketika PDIP memenangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sehingga terbukti PDIP mampu memenangkan 18 provinsi di tahun 2019," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan PDIP tak akan terganggu dengan pergerakan NasDem dan Anies yang sekarang ini rajin bersosialisasi ke banyak daerah.
Hasto pun menegaskan, PDIP hanya akan mensosialisasikan dan mengkampanyekan capres usungan secara kolektif. Jika bergerak sendiri, lanjutnya, malah akan membuat capres itu terlilit utang.
"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang-perorang. Kalau orang-perorang, sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," ucap Hasto.
Sebelumnya, isi perjanjian utang-piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno mengungkap bahwa Anies sempat meminjam uang hingga Rp92 miliar untuk biaya kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Anies sendiri berharap perjanjian utangnya itu dapat menjadi contoh. Dia mengklaim dalam perjanjian utangnya itu ada suatu cara berpikir baru.
Dia menjelaskan, dalam perjanjian itu dirinya wajib membayar utang hanya jika kalah dalam Pilkada DKI 2017. Namun ketika dia menang, Anies tak punya kewajiban membayar utang itu dan perjanjian itu dianggap selesai. Pasangan Anies-Sandi sendiri memang memenangkan Pilkada DKI 2017.
“Itu mindset [cara berpikir] baru,” ujar Anies dalam saat jadi tamu dalam siaran podcast di kanal YouTube Merry Riana, Sabtu (11/2/2023).
Jelasnya, jika saat itu dirinya kalah di Pilkada DKI 2017 maka dia dapat mengusahakan membayar utang itu lewat bisnis atau usahanya. Bagaimanapun, dirinya berada di luar pemerintahan.
“Maka dari situ saya akan cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha, apa pun untuk mengembalikan. Saya di luar pemerintahan,” jelasnya.
Sebaliknya, jika Anies tetap punya kewajiban membayar utang meski menang dan jadi gubernur DKI maka akan jadi celah bagi para pemberi dana kampanye untuk meminta hak istimewa.
“Kalau saya menang, saya masuk ke pemerintahan, saya tidak bisa cari uang di pemerintahan untuk membayar itu [utang biaya kampanye]. Bukankah ini yang menjebak kita selama ini untuk biaya fund raising untuk biaya pilkada?” ungkapnya.
