Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polemik Penghapusan 2,3 Juta Honorer Segera Berakhir? Ini Kata Menpan RB

Pemerintah mencatat saat ini jumlah tenaga honorer atau non pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 2,3 juta orang.
Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti pelantikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. istimewa
Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti pelantikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. istimewa

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah meyakini 'benang kusut' rencana penghapusan tenaga honorer aparatur sipil negara (ASN) pada 2023 dapat segera terealisasi. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformai Birokrasi (Menteri PAN RB) Azwar Anas menyatakan sudah menyiapkan skema dan melibatkan DPR, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

“Untuk tenaga honorer kami juga ditugaskan Presiden Jokowi untuk mendengar dan mencari opsi terbaik dari penyelesaian non ASN (aparatur sipil negara),” ujarnya kepada awak media, Jumat (24/2/2023).

Pada mulanya, Azwar Anas menyebutkan terdapat 400.000 tenaga non ASN. Namun, karena berbagai kebutuhan dan perkembangan lain di daerah akhirnya terdata 2,3 juta non ASN. Sedangkan, tenaga yang menandatangani surat  pertanggungjawaban mutlak 1,8 juta non ASN. 

“Tentu ini jadi PR buat kita disatu sisi kita diminta agar birokrasi kita profesional, tapi disisi lain sistem rekrutmen masih muncul berbagai hal yang tidak bisa kita mungkiri di daerah,” sebutnya.

Selanjutnya, dia menjelaskan pemerintah turut bertemu dengan pimpinan Komisi II DPR untuk merumuskan jalan tengah yang akan dilaporkan ke Presiden. “Skemanya ada dan ini win-win solution karena ini juga menyangkut keuangan daerah. Contoh formasi yang dituntaskan 2023 yang prioritas dulu pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Adapun, dia menuturkan bahwa terdapat 700.000 lowongan formasi untuk guru pada 2022, tapi yang baru bisa diserap daerah hanya 400.000.  “Sehingga ada urusan daerah yang harus kita dengar, ternyata soal anggaran yang inilah kami diskusikan dengan daerah,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper