Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta tokoh-tokoh agama dan pimpinan Pondok Pesantren ikut mengamankan Pemilu 2024.
Hal ini ditegaskan Mahfud saat kunjungan ke Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar, Medan, asuhan Kyai Ali Akbar Marbun, Kamis, (23/2/2023).
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga bertemu sejumlah pimpinan Pondok Pesantren, organisasi masyarakat sepertu NU dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya, di Sumatera Utara.
"Tahun depan mau Pemilu, tolong masyarakat didinginkan, disadarkan semua santri dan ummat agar menggunakan hak politiknya secara benar. Negara ini harus dijaga dan cara menjaganya adalah Pemilu sebagai sebuah sarana menyampaikan aspirasi politik mesti dijaga dengan baik," ujar Mahfud dalam keterangannya.
Untuk mencegah konflik internal di berbagai rumah ibadah dan pondok pesantren, Menko Polhumam menegaskan agar sebisa mungkin menhindari praktik politik praktis di masjis-masjid.
"Sebisa mungkin dihindari politik praktis di masjid-masjid, agar tidak menimbulkan konflik internal," tambah Mahfud.
Baca Juga
Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam menjelaskan bahwa politik itu ada dua; pertama politik inspiratif dan yang kedua politik praktis.
"Saya kalau ketemu tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, politik itu ada dua; politik inspiratif berupa gagasan-gagasan kepemimpinan dan pengorganisasian negara dengan baik. Kalau pemilu, pemilu lah dengan jujur, kalau mau memerintah, tegakkan hukum dengan adil, nah itu bisa dikatakan dimana saja, di masjid tidak apa-apa, tapi kalau saya arahkan untuk memilih figur tertentu itu yang tidak boleh, itu namanya politik praktis," jelas Mahfud.
Terkait pilihan politik, Mahfud menegaskan masyarakat silahkan menentukan pilihan politiknya sesuai dengan kesadaran politik masing-masing.
"Siapapun yang akan dipilih silahkan tapi jangan dipertentangkan di Masjid, agar kita tidak terjebak pada pertengkaran-pertengakaran yang tidak diinginkan," ujar Mahfud.
