Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat mengatakan balon udara China yang melintas di atas wilayah AS hanyalah bagian dari program mata-mata yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (9/2/2023), juru bicara Pentagon mengatakan China telah menerbangkan pesawat-pesawat semacam itu di seluruh dunia dan berlangsung sejak lama. China juga disebut mengirimkan empat balon udara di atas wilayah AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa AS telah membagikan informasi yang diperolehnya mengenai balon mata-mata China kepada puluhan negara di seluruh dunia.
Blinken juga mengatakan pada konferensi pers dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bahwa ia telah berdiskusi mengenai tantangan sistemik dan taktis dari China kepada NATO.
"AS bukanlah satu-satunya target dari program yang lebih luas ini, yang telah melanggar kedaulatan negara-negara di lima benua," kata Blinken seperti dikutip Bloomberg, Kamis (9/1/2023).
Blinken mengatakan bahwa AS mendapatkan lebih banyak informasi hampir setiap jam mengenai balon udara yang ditembak jatuh oleh militer AS pada hari Sabtu pekan lalu.
Baca Juga
Seiring dengan kemajuan upaya pencarian puing-puing balon tersebut. Blinken mengatakan segala temuan-temuan yang relevan akan dibagikan kepada Kongres AS dan sekutu serta mitra AS di seluruh dunia.
Stoltenberg mengatakan bahwa penerbangan balon udara China tersebut menunjukkan pola perilaku China dan perlunya mewaspadai risiko aktivitas intelijen China yang terus berlanjut. Dia juga mengatakan bahwa China telah membangun kekuatan militernya secara besar-besaran tanpa adanya transparansi, termasuk pengembangan senjata nuklir.
Ketika ditanya apakah Presiden Xi Jinping mengetahui penerbangan balon tersebut, Blinken mengatakan China jelas menerbangkannya, terlapas dari siapa pun individu yang bertanggung jawab atas balon udara tersebut.
“Faktanya adalah China terlibat dalam tindakan yang tidak bertanggung jawab ini, sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial serta hukum internasionalm," ungkap Blinken dilansir dari Reuters.
