Bisnis.com, JAKARTA - Karangan bunga berisi ucapan terima kasih dan apresiasi untuk Komisi VII DPR yang mengusulkan pencopotan Kepala BRIN Laksono Tri Handoko memenuhi gedung utama BRIN, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Selatan.
Belasan karangan bunga disampaikan oleh sejumlah pihak. Salah satunya berasal dari Paguyuban Anti Laksana Tri Handoko usai Komisi VII mendesak kepala BRIN itu mundur dari jabatannya.
Melalui cuplikan video yang diunggah oleh akun Twitter @brin_watch pada Selasa (31/1/2023), sejumlah karangan bunga yang dikirim oleh mayoritas periset ini juga menunjukkan dukungan atas rekomendasi komisi VII DPR untuk dilakukannya audit terhadap penggunaan pagu anggaran BRIN tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Mantap Komisi VII DPR RI, desak ganti pimpinan BRIN," bunyi karangan bunga yang dikirimkan oleh Paguyuban Anti Laksana Tri Handoko.
"Nuhun Komisi VII DPR RI atas desakan ganti L.T. Handoko."
Seperti diketahui, sosok Handoko kembali menjadi sorotan publik usai Komisi VII DPR mengusulkan agar dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BRIN.
Baca Juga
Desakan ini muncul lantaran lembaga yang dikepalai Handoko itu terus menemui berbagai permasalahan sejak disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Mei 2021.
Permasalahan tersebut antara lain seperti transparansi penggunaan pagu anggaran BRIN tahun 2022 hingga konflik antar-periset BRIN.
"Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk segera menggantikan Kepala BRIN mengingat berbagai permasalahan BRIN yang tidak kunjung selesai," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam RDP Komisi VII DPR bersama BRIN, Senin (30/1/2023).
Reaksi Kepala BRIN
BRIN akan melakukan investigasi internal terkait penggunaan pagu anggaran 2022. Langkah ini menyusul adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi VII DPR terkait keperluan pengauditan khusus oleh BPK RI mengenai penggunaan dana anggaran.
"Kami juga akan segera melakukan investigasi internal kami, terkait hal-hal yang sudah menjadi masukan yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu," ujar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Senin (30/1/2023).
Penggunaan anggaraan yang terkesan tidak transparan itu membuat Komisi VII DPR mendesak pemerintah untuk mengganti Handoko dari jabatannya sebagai Kepala BRIN.
Keputusan ini juga didasarkan pada sejumlah permasalahan lainnya, seperti konflik internal antaranggota BRIN. Adapun usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman.
Dia mengatakan, berdasarkan data yang dilaporkan, BRIN hanya dapat merealisasikan Rp100 miliar dari total anggaran 2022 sebesar Rp800 miliar. Dia kemudian menyoroti soal anggaran BRIN yang dibuat seolah-olah digunakan oleh Komisi VII DPR.
Anggaran tersebut isunya digunakan oleh Komisi VII DPR melalui program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Padahal, pada kenyataannya, Maman menyebut bahwa tidak semua anggota DPR berkesempatan untuk mendapat jatah pelatihan dari program tersebut. Pasalnya, BRIN hanya menunjuk sebanyak 51 orang dari total anggota Komisi VII DPR.
"Kami menduga ada oknum tertentu yang mau mencoba menggeser substansi permasalahan BRIN hari ini, dengan membangun opini dengan dikambing hitamkannya Komisi VII DPR," ujar Maman usai dirinya mempertanyakan soal sisa dana senilai Rp700 miliar yang dimiliki oleh BRIN.
