Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti menilai alasan PDI Perjuangan (PDIP) mendukung sistem pemilu proporsional tertutup kurang tetap.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta masyarakat melihat permasalahan sistem pemilu tak terlepas dari konteks ketidakpastian ekonomi akibat situasi global saat ini.
“[Sistem pemilu] proporsional tertutup kami dorong karena juga sangat tepat dalam konteks saat ini, di mana kita dihadapkan pada ketidakpastian secara global,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dia mengatakan Indonesia seharusnya menghemat sebanyak mungkin biaya pemilu agar dapat menghadapi risiko ekonomi global dengan mulus. Bahkan, PDIP juga telah melakukan kalkulasi terkait biaya pemilu di tengah situasi saat ini.
Meski begitu, Aisah menekankan masalah ketidakpastian global bukan tak bisa jadi alasan untuk memangkas hak masyarakat dalam memilih wakilnya di DPR dan DPRD.
"Mengapa harus mengubah sistem pemilu tertutup menjadi terbuka? Ada banyak pilihan lain untuk mencegah resesi global tanpa mencederai hak konstitusi rakyat untuk memilih representasinya dalam pemilu," ujar Aisah kepada Bisnis, Senin (9/1/2023).
Baca Juga
Selain itu, PDIP juga berpendapat dengan adanya sistem proporsional tertutup maka para profesional berpeluang lebih besar menjadi legislator di DPR dan DPRD.
Sekali lagi, Aisah menilai partai politik juga dapat memastikan para profesional jadi legislator lewat sistem pemilu proporsional terbuka, tak harus proporsional tertutup.
"Dengan sistem terbuka pun, jika partai melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan benar maka partai bisa menyajikan hanya calon profesional untuk dipilih voters; sehingga pemilih hanya bisa memilih calon profesional terbaik," jelasnya.
Lebih jauh, Aisah berpendapat jika PDIP serta parlemen dan pemerintah ingin benar-benar membenahi sistem pemilu maka pilihannya bukan hanya mengubahnya dari sistem terbuka menjadi tertutup.
Dia mengakui, banyak yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu kita. Oleh sebab itu, perbaikannnya harus secara menyeluruh.
"Melihat sistem pemilu seharusnya tidak sepenggal hanya pada satu elemen sistem pemilu, tapi secara komprehensif sistem pemilunya dan bahkan terkait dengan sistem kepartaian, presidensial, dan parlemen," ujar mantan periset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.
Aisah lebih merekomendasikan parlemen dan pemerintah melakukan evaluasi sistem pemilu dengan revisi UU Pemilu.
"Catatan hasil riset LIPI dahulu, sistem pemilu kita banyak yang patut dievaluasi ulang dan bahkan direvisi, misalnya terkait presidential threshold, skema pemilu serentak, luasan dapil, dan lainnya," ungkapnya.
Sebagai informasi, lewat sistem proporsional tertutup, masyarakat tak memilih langsung wakilnya di DPR dan DPRD. Masyarakat hanya mencoblos parpol dalam pemilu. Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.
