Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menerima pemberontakan dari anggota Partai Konservatif yang meminta adanya penguatan terhadap undang-undang yang mengatur tentang kewajiban situs-situs dewasa di Inggris untuk memverifikasi usia pengguna mereka.
Para anggota menginginkan agar UU ini dapat memperketat kewajiban tersebut agar anak-anak di Inggris kesulitan untuk mengakses situs dewasa.
Sebelumnya, dalam amandemen yang dirancang untuk RUU Keamanan Daring mengusulkan agar semua situs konten dewasa wajib menerapkan sistem verifikasi usia dalam waktu paling lama enam bulan setelah rancangan tersebut ditetapkan sebagai UU.
Adapun, pemberontakan terbaru ini menjadi penolakan kedua yang disampaikan oleh anggota parlemen Inggris.
Sebelumnya, seorang anggota parlemen Inggris mendesak Sunak untuk menyetujui tuntutan hukuman penjara bagi para direktur perusahaan besar teknologi yang gagal menghapus seluruh konten berbahaya yang mereka miliki.
Amandemen baru terhadap RUU Keamanan Daring ini diperkirakan akan kembali dibahas pada akhir Februari mendatang.
Baca Juga
Melalui perubahan tersebut, masyarakat Inggris yang berusia 18 tahun ke atas harus menyertakan tanda pengenal diri yang mereka miliki sebelum mengakses situs perjudian online hingga pornografi.
Selain keperluan untuk menunjukkan tanda pengenal diri, pemerintah Inggris juga telah menyiapkan cara pendekatan lain, yakni penggunaan perangkat lunak yang dapat memperkirakan usia seseorang dengan menganalisis wajah mereka melalui webcam atau kamera ponsel.
Pendekatan ini dilakukan usai pemerintah Inggris menilai bahwa UU yang nantinya diterapkan itu harus bersifat umum agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada.
