Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terima Laporan Gratifikasi Rp3,8 Miliar, KPK: Bisa Beli 2,5 Juta Es Krim!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa terdapat 3.625 laporan gratifikasi yang masuk selama 2022, dengan total nilai sebesar Rp3,8 miliar.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis/Arief Hermawan P
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan pers seusai Pelantikan Pegawai di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan sebanyak 3.625 laporan gratifikasi senilai Rp3,8 miliar selama tahun 2022.

Dikutip dari akun resmi Twitter @KPK_RI, Senin (16/1/2023), total laporan gratifikasi itu setara dengan 250 unit mobil listrik.

“Total uang tersebut setara 250 unit mobil listrik/membeli es krim untuk 2,53 juta warga Bandung!,” demikian ditulis oleh akun resmi KPK.

Total nilai uang yang ditemukan oleh KPK sebagai pemberian gratifikasi itu ditetapkan sebagai milik negara. Untuk diketahui, gratifikasi bisa dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas.

“Oleh karena itu, penerimaan gratifikais dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berisiko pidana,” demikian dikutip Bisnis.

Total uang Rp3,8 miliar yang kini ditetapkan sebagai milik negara itu bisa dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, menurut hitung-hitungan KPK, total uang gratifikasi selama 2022 itu bisa dibelikan tiga unit rumah toko (ruko) strategis di Jakarta Selatan, lengkap berserta isinya (fully furnished).

Kemudian, uang itu juga bisa dibelikan total 250 unit mobil listrik seharga sekitar Rp150 juta.

Tidak hanya itu, uang gratifikasi temuan KPK itu juga setara dengan paket travel Eropa Rp40 juta untuk lebih dari 150 orang beserta dengan uang saku perjalanan, membelikan satu stadion  Gelora Bung Karno (GBK) tiket nonton Timnas, hingga mentraktir es krim 2,53 juta warga Bandung.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pasal-pasal gratifikasi, sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU), merupakan upaya lembaga antirasuah untuk mengoptimalkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor.

KPK bakal melakukan penelusuran aset, lalu menyita dan merampasnya melalui proses pengadilan.

“Di samping tentu kebijakann KPK dalam upaya efek jera para koruptor dilakukan dengan hukuman pidana penjara badan ke LP tentu kami menilai bawa akan efektif jika kemudian efek jera itu bisa dilakukan dengan perampasan aset-asetnya,” ujar Ali, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/1/2023).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper