Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Istana tidak pernah ikut campur atau melakukan intervensi mengenai penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Pernyataan Wapres itu sekaligus membantah seputar kabar percakapan di aplikasi pesan WhatsApp dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih soal dugaan intervensi Istana terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
"Saya kira sudah dijawab oleh Presiden sebelumnya bahwa Istana tidak pernah ada intervensi itu," katanya kepada wartawan di Istana Wapres, Kamis (12/1/2023).
Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia ini turut menyinggung apabila terjadi masalah soal pemilu yang sering dialamatkan kepada Istana, di mana disebutnya bahwa Istana tidak pernah ikut campur mengenai proses tahapan pemilu di KPU.
"Hanya kalau terjadi apa-apa kemudian alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur ya, itu.
Bahkan, dia menegaskan bahwa tahapan Pemilu merupakan ranah KPU sehingga apabila muncul dugaan kecurangan ada lembaga pengawasan yang menangani hal tersebut.
Baca Juga
"Presiden sudah menegaskan sebelumnya bahwa tidak ada intervensi Istana, itu kewenangan KPU, itu penuh kalau soal Pemilu itu kan, sudah ada lembaganya dan kalau ada yang merasa kan ada badan pengawasnya itu juga sudah disampaikan," pungkas Ma’ruf
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.
Tidak hanya itu, dirinya turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu. Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora.
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko turut menyayangkan tuduhan tersebut dan memastikan bahwa Istana tidak pernah melakukan intervensi kepada KPU.
"Yang nuding Istana siapa? Kalau di situ katanya Menko Polhukam, tanya ke Menko Polhukam. Yang jelas dari Istana tidak ada intervensi itu," katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/1/2023).
Moeldoko mengatakan bahwa selama ini Istana tidak memiliki kepentingan terkait verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024. Menurutnya, terkait dengan bukti chat WhatsApp dugaan intervensi dari Istana yang ditunjukkan oleh koalisi sipil tersebut dirinya menilai pesan itu perlu dikonfirmasi.
"Nggak ada, apa kepentingannya? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan perlu dikonfirmasi lagi," tandas Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga merespon ada anggapan Istana Negara ikut campur terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga curang meloloskan verifikasi faktual tiga partai politik (parpol) dengan cara curang.
Untuk diketahui, KPU meloloskan Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Hal ini terungkap dari para petugas KPU di daerah yang merasa diintimidasi untuk meloloskan ketiga partai itu. Mereka pun menunjuk dua kantor kuasa hukum untuk melayangkan somasi kepada KPU pusat.
“Repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu 2024, itu sebenarnya urusannya KPU. Namun, yang dituduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, [dibilang] Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” kata Jokowi saat memberi sambutan di Hari Ulang Tahun Ke-16 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/12/2022)
Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan intervensi tertentu terhadap lembaga tersebut. Apalagi, Kepala Negara meyakini KPU selalu bertindak secara independen.
“Saya itu gak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi tidak bisa yang namanya pemerintah itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, ndak ada,” tuturnya.
Dia pun mengaku khawatir apabila praktik di lapangan terjadi momen partai politik (parpol) yang gagal koalisi. Kemudian, kegagalan tersebut kembali melibatkan Istana sebagai biang keroknya.
“Karena yang paling enak itu memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan. Lah, urusannya apa dengan saya,” tutur Jokowi heran.
