Mayoritas Fraksi Menolak
Meski begitu, wacana pemilu dengan sistem proporsional tertutup ditentang banyak parpol, salah satunya dari Partai NasDem. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad berpendapat pernyataan Hasyim sudah melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.
"Ketua KPU offside dan terjadi disorientasi dalam dirinya," ungkap Ahmad Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).
Dia berpendapat, KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara teknis pemilu. Urusan sistem pemilu, lanjutnya, diatur dalam UU yang ditentukan oleh DPR dan pemerintah.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Menurutnya, sistem proporsional terbuka masih jadi yang terbaik untuk demokrasi Indonesia.
“Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa,” ujar dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda juga memberikan pendapat serupa. Huda menyatakan saat ini sikap PKB masih lebih mendukung sistem proporsional terbuka.
Meski begitu, dia tak menutup kemungkinan jika setelah Pemilu 2024 nanti sistem pemilu berubah jadi proporsional tertutup.
“Sampai hari ini proporsional terbuka saya kira pilihan yang relatif sudah baguslah. Bahwa nanti akan ada skema baru dan seterusnya, kita hitung lagi pada periode berikutnya Pemilu 2029, tidak menutup kemungkinan,” jelas Huda saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (29/12/2022).
Sementara itu anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus juga mengingatkan Hasyim agar tak memberikan pernyataan sembarangan. Menurut Guspardi, sebaik KPU fokus menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai UU yang ada sekarang.
Di samping itu, dia berpendapat sistem pemilu proporsional terbuka lahir dari semangat reformasi sehingga harus dipertahankan. Jika menggunakan sistem proporsional tertutup, Guspardi menganggap hak rakyat sudah dirampas kembali.
"Hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/12/2022).
