Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin turut menanggapi mengenai permintaan maaf Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, atas perbudakan yang telah dilakukan terhadap negara-negara yang pernah menjadi jajahan di masa lalu.
Wapres Ma'ruf Amin mengaku telah mengetahui ucapan permintaan maaf dari PM Belanda Mark Rutte. Namun demikian, menurut Ma'ruf, permintaan itu seyogyanya dialamatkan langsung kepada pemerintah.
"Ya kalau dia memang itu [meminta maaf], ajukan saja resmi kepada pemerintah [Indonesia]," ujar Ma'ruf Amin, dikutip melalui keterangan pers Sekretariat Wapres, Minggu (25/12/2022).
Lebih lanjut orang nomor dua di Indonesia menyampaikan, Pemerintah Indonesia baru bisa menindaklanjuti permohonan maaf tersebut apabila telah ada pengajuan resmi dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia.
"Nanti pemerintah akan merespons, seperti apa responsnya kan. Pemerintah akan memperbincangkan itu. Jadi, kalau tidak jelas, belum resmi, sampaikan saja kepada pemerintah, nanti pemerintah akan merespons seperti apa," tutur Ma'ruf.
Sebelumnya, PM Belanda Mark Rutte secara resmi meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan selama 250 tahun di masa kolonial, Senin (19/12/2022).
Pemerintah Belanda, melalui PM Rutte mengungkapkan penyesalannya atas perbudakan dan perbuatan tidak manusiawi yang berdampak negatif.
Permintaan maaf itu ditujukan Rutte kepada semua orang yang diperbudak dan yang menderita akibat tindakan itu, kepada putri dan putra, termasuk semua keturunan korban perbudakan Belanda pada masa lalu hingga saat ini.
Sayangnya permintaan maaf Rutte tidak termasuk Indonesia, negara yang pernah mengalami penjajakan langsung oleh Belanda sejak tahun 1800-an.
Rutte hanya sesekali menyebut istilah Hindia Belanda dan VOC, dia secara spesifik tidak mengajukan permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia.
"Perdana Menteri menyampaikan permintaan maafnya di Arsip Nasional di Den Haag di hadapan perwakilan organisasi yang mengadvokasi pengakuan konsekuensi perbudakan," demikian dikutip dalam keterangan resmi, Senin (19/12/2022).
Belanda belakangan memang berupaya memperbaiki dosa-dosa masa lalunya terhadap bekas daerah koloninya, termasuk Indonesia.
Kerajaan Belanda pada tahun lalu juga telah menyampaikan maaf atas kejahatan Belanda selama perang kemerdekaan.
Rutte secara spesifik menuturkan bahwa kejahatan perbudakan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah Belanda mencatat bahwa hingga tahun 1814, lebih dari 600.000 wanita, pria, dan anak-anak Afrika yang diperbudak dikirim ke benua Amerika di bawah kondisi yang memprihatinkan oleh para pedagang budak Belanda.
Tidak hanya itu, dia memandang bahwa jumlah ini tidak bisa dipercaya. Penderitaan manusia di baliknya bahkan lebih tak terbayangkan.
"Tak terhitung kisah dan kesaksian yang bertahan yang membuktikan betapa kekejaman dan kesewenang-wenangan tidak dibatasi dalam sistem perbudakan. Untuk ini saya minta maaf atas nama pemerintah Belanda," pungkas Rutte.
