Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memprioritaskan pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan mangrove.
Dia meminta agar anggaran yang ada di BPDLH tidak digunakan untuk kebutuhan lain yang bukan prioritas. Hal ini diperlukan agar masalah yang ada dapat diselesaikan satu-persatu.
“Jangan sampai anggaran ini diecer-ecer kemana-mana akhirnya tidak kelihatan, dan tidak memberi dampak yang nyata kepada negara, dan dunia,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Rabu (21/12/2022).
Menurutnya, persoalan sampah perlu mendapatkan prioritas. Alasannya adalah persoalan tersebut tak kunjung tuntas, bahkan sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden.
Jokowi menceritakan hingga saat ini masalah pengelolaan sampah di berbagai daerah belum terselesaikan. Jokowi sempat bertanya langsung kepada para gubernur yang hadir dalam acara tersebut mengenai progres pengelolaan sampah.
“Gubernur ada yang sudah beres belum urusan sampah. Ada yang tunjuk jari? Belum. Kalau sudah ada yang tunjuk jari, besok saya cek langsung ke lapangan. Belum ada. Karena saya tahu, belum ada. ini harus segera diselesaikan,” katanya.
Baca Juga
Menurutnya, dana pengelolaan sampah di setiap daerah sudah tersedia, tetapi programnya tidak kunjung terselesaikan. Kehadiran BPDLH diharapkan benar-benar diarahkan pada kegiatan yang nyata dan berkaitan dengan lingkungan hidup.
Dia menjelaskan, urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup saat ini terlalu banyak seperti masalah sampah, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hijan tropis, rehabilitasi lahan gambut, sumber daya laut seperti perlindungan karang, hingga sampah palstik yang masuk ke laut.
“Saya minta konsentrasi saja dulu pada dua hal [masalah sampah, dan perbaikan hutan mangrove] baru nanti masuk ke tahapan yang lain agar selesai satu per satu,” ujarnya.
Prioritas kedua penggunaan dana BPDLH, tutur Jokowi, adalah untuk merehabilitasi hutan mangrove. Menurutnya, keberadaan hutan mangrove dapat berdampak positif bagi kelestarian lingkungan.
“Konsentrasi di situ karena banyak lahan mangrove kita yang memang harus kita perbaiki, konsentrasi di situ, kalau yang namanya konsentrasi di mangrove, saya minta konkret-konkret saja,” imbuhnya.
Jokowi ingin program rehabilitasi hutan mangrove dibuat konkret, di mana dirinya menginginkan adanya persemaian untuk melahirkan bibit. Apalagi, Kepala Negara turut menyindir program-program lingkungan terdahulu yang kerap menggunakan gaya komunikasi bombastis namun minim manfaat.
“Siapkan persemaiannya dulu, siapkan persemaiannya dulu, bibitnya bisa dihitung, jangan nanti kaya dulu-dulu. Kalau penanaman, penanaman satu miliar pohon, saya hadir sering sekali itu, saya jamin yang ditanam itu tak ada seribu, saya jamin lagi yang hidup itu tidak ada yang namanya 100, tidak ada,” paparnya.
Selain sampah, masalah kehutanan juga harus difokuskan untuk perbaikan. Menurutnya, ada banyak lahan mangrove yang perlu diperbaiki, ia juga mengingatkan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah agar fokus dalam upaya perbaikan mangrove.
“Karena, hutan mangrove bisa mereduksi (karbon) 8-12 kali lipat dibandingkan hutan biasa. Sehingga dampaknya langsung kelihatan. Jangan sampai (anggarannya) diberi, tapi belum mengerjakan apa-apa, artinya ada komitmen dari pemda,” tuturnya.
Jokowi juga mengungkapkan, ada banyak backdrop yang menuliskan tentang penanaman 1 miliar pohon, namun kenyataannya jumlah bibit yang ditanam tidak mencapai 1.000, dan bahkan yang hidup tidak bisa dipastikan mencapai 100 pohon.
“Jangan sampai di backdrop-nya tanam 1.000 pohon, tetapi yang hidup bahkan tidak sampai 100 pohon. Saya minta yang konkrit-konkrit saja, persiapkan nursery-nya, persemaiannya dulu, dan bibit yang bisa dihitung. Berapa bibitnya di situ, (misal) 12 juta bisa dihitung dan benar jumlahnya, dan kalau memang ada yang mati ya harusnya ditanam kembali,” pungkas Jokowi.
Senada, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mencapai Net Zero Carbon (NZE), pemerintah membentuk BPDLH yang bertugas untuk melakukan pembiayaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Dananya bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, untuk fokus pada kegiatan di sektor kehutanan, ESDM, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, sampah atau limbah transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan,” katanya.
Lebih lanjut, dia memerinci bahwa dana yang sudah masuk ke BPDLH adalah Rp US$968,6 juta atau sekitar Rp14,5 triliun, di mana dana ini bersumber dari dana reboisasi kehutanan, global environtment facility, bank dunia, dan sebagainya.
"Ada setidaknya 25 gubernur yang hadir untuk menjelaskan fungsi BPDLH. Rakernas juga akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian perubahan iklim, dan peran pemerintah daerah,” tandas Airlangga.
