Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai permasalahan sampah masih menjadi momok yang sulit untuk dituntaskan oleh pemerintah daerah (pemda). Bahkan, saat dia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta.
Oleh sebab itu, Jokowi pun mendorong agar pemda memanfaatkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan sampah.
"Untuk awal menurut saya urusan sampah menjadi prioritas, karena pengalaman saya sejak masih menjadi wali kota sampai sekarang [menjadi Presiden] urusan sampah belum pernah namanya beres," ujarnya saat memberikan sambutan pada Rakernas Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Rabu (21/12/2022).
Dia juga mengaku bahwa salah satu tantangan untuk mengatasi persoalan sampah yaitu dengan menghadirkan insenerator (pembakar sampah padat) tetapi kian sulit dengan urusan tipping fee.
Untuk diketahui, tipping fee adalah bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah. Nilainya dihitung berdasarkan tonase sampah yang diolah.
“Mau buat insinerator saja urusannya taping fee sampe sekarang di Solo belum [selesai], padahal sudah saya mulai sejak 20 tahun lalu sampai sekarang belum beres. Lalu sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum, padahal sudah kita rencanakan, belum [selesai], saya enggak tahu apakah sekarang sudah, hati-hati bisa mundur lagi itu. Kalau sudah, ya saya senang, kalau masih 2023 saya masih sanksi bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak begitu, begitu memang," paparnya.
Baca Juga
Alhasil, Kepala Negara meminta anggaran di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bisa digunakan untuk mendorong terus penyelesian sampah, di mana diharapkannya Pemda dapat mendorong penyelesaian urusan sampah dengan semua metode yang bisa diaplikasikan.
"Tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan. Mau pakai sistem apapun silakan tapi selesai begitu loh. Kadang-kadang diperlukan insinerator, ini, pilihannya kemudian akhirnya tipping fee sekian enggak ada yang jalan. Ini harus segera diselesaikan, barangnya nyata dananya ada tapi belum beres-beres, urusan satu ini," pungkas Jokowi.
