Bisnis.com, JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjadi panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa pada rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun 2022-2023, Selasa (13/12/2022).
“Apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan, fit and proper test, calon panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa dari jabatan panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai panglima TNI, apakah dapat disetujui??” ujar Ketua DPR Puan Maharani diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu, Selasa (13/12/2022).
Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah menyetujui Yudo sebagai panglima TNI baru setelah sukses mengikuti uji kelayakan pada Jumat (2/12/2022).
”[Komisi I DPR] memberikan persetujuan calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI,” ujar Meutya dalam kesempatan yang sama.
Setelah disahkan DPR, nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi akan melantik Yudo sebagai panglima TNI yang baru.
Sebagai informasi, dalam uji kelayakan dengan Komisi I DPR, Yudo memaparkan empat visi prioritas jika menjadi Panglima TNI.
Baca Juga
“Pertama, mengakselerasi pembangunan SDM yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh,” ujar Yudo.
Selain itu, Yudo ingin meningkatkan kesiapan opersional satuan TNI baik personel maupun alutsistanya. Hal ini akan membuat atau memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakan kapanpun sesuai kebutuhan.
Kemudian, Yudo ingin memperkuat operasi gabungan antarmatra TNI. Secara dasar, sudah terbentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sehingga visi tersebut bisa maksimal.
"Yang ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kogabwilhan TNI. Mengingat waktu itu, di dalam pembentukan Kogabwilhan TNI, di mana Kogabwilhan adalah efektivitas Kodal dari Panglima TNI, Kogabwilhan I, II, III akan menjadi pelaksanaan tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi maupun latihan sesuai wilayah kerjanya yang nantinya akan memimpin Kotama-Kotama ops sesuai dengan yang sudah dibantukan sesuai dengan wilayah kerjanya," paparnya.
Terakhir, dirinya ingin memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakan kedaulatan NKRI.
