Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Adu Argumen PDIP vs PKS Soal 'Fotocopy' Oposisi Era SBY

PKS menyebut pernyataan elite PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah soal oposisi yang saat ini hanya sekadar kritisi pemerintah, sangat tak berdasar.
Lambang Paru Partai Keadilan Sejahtera (PKS)./Antara
Lambang Paru Partai Keadilan Sejahtera (PKS)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan pernyataan elite PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah soal oposisi yang saat ini hanya sekadar mengkritisi pemerintah, sangat tak berdasar.

“Pernyataan yang paranoid sekaligus megalomania,” ujar Kholid, Selasa (22/11/2022).

Dia mengklaim, PKS selalu mempunyai dasar ketika mengkritik kebijakan pemerintah. Kholid menjelaskan, PKS memilih jadi oposisi karena banyak masyarakat yang ingin konsisten berada di luar pemerintahan.

Kholid juga mengakui pihaknya memang sering mengkritisi kebijakan pemerintah seperti UU IKN, UU Cipta Kerja, dan kenaikan harga BBM. Meski begitu, lanjutnya, PKS juga kerap mendukung sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal isu kemanusiaan.

“Ada juga kebijakan yang kami terima seperti sikap tegas pemerintah yang membela hak HAM rakyat Palestina dari kezaliman Israel. Kami bersatu dalam isu kemanusiaan. Kami juga mendukung sikap tegas pemerintah kepada China yang sering melanggar batas-batas di area Laut Natuna Utara,” jelas Kholid.

Pernyataan PDIP

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan para partai oposisi saat ini sengaja meniru gaya PDIP saat jadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Said berpendapat, mereka merasa PDIP berhasil jadi oposisi karena bisa kembali memenangkan Pemilu 2014.

“Saya melihat oposisi sekarang mau me-fotocopy PDI Perjuangan, karena menganggap oposisi PDI Perjuangan dua periode, tiba-tiba PDIP menang,” ujar Said kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Meski begitu, dia menilai para oposisi sekarang ini salah fokus karena hanya sekadar mengkritisi segala kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Said mencontohkan soal kebijakan proyek jalan tol Trans-Sumatera dan Trans-Papua yang sering dikritik oposisi. Menurutnya, wajar jika proyek tersebut rugi karena memang tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

“Masa Sumatera tidak berhak mendapat jalan tol, tidak fair. Indonesia timur, [jalan tol] Papua dikritik tidak menghasilkan apa-apa. Lah, bagi masyarakat Jawa tidak menghasilkan apa-apa, tapi bagi masyarakat Papua itu sangat berarti. Rugi? Pasti rugi, tapi masa pemerintah berbisnis dengan rakyat?” jelas Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper