Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrat mengklaim tak pernah mencoba menjiplak gaya oposisi PDI Perjuangan (PDIP), apalagi hanya sekadar mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa substansi.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya hanya coba menjalankan tanggung jawab sebagai oposisi. Kritik, lanjutnya, wajar dalam sistem demokrasi.
“Tidak perlulah terlalu reaktif kalau kebijakan pemerintah dikritisi. Itu kan hal biasa dalam demokrasi. Kami punya tanggung jawab moral menjalankan tugas check and balances,” ujar Herzaky lewat keterangan tertulis, Selasa (22/11/2022).
Dia menyebut Demokrat hanya ingin memastikan kebijakan pemerintah tepat untuk menyejahterakan rakyat banyak. Apalagi, menurutnya, anggaran pemerintah sangat terbatas.
Herzaky mencontohkan Perppu Covid-19 yang diterbitkan ketika awal-awal pandemi, yang menurut mereka lebih banyak merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, dia meminta lebih baik fokus ke kritik Demokrat, bukan malah mengalihkan ke hal lain seperti seolah Demokrat ingin menjiplak gaya oposisi PDIP saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Lebih baik fokus pada substansi yang kami kritisi. Bukan malah mengalihkan ke hal-hal yang tidak menjadi substansi atau inti dari kritik kami,” ucapnya.
Baca Juga
Dia berpendapat, Demokrat merupakan oposisi yang rasional, tak sekadar mengkritisi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami ini partai politik yang rasional. Jika kebijakan pemerintah memang baik untuk rakyat, pasti kami dukung,” jelas Herzaky.
Pernyataan PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan para partai oposisi saat ini sengaja meniru gaya PDIP saat jadi oposisi pada masa pemerintahan Presiden SBY. Said berpendapat, mereka merasa PDIP berhasil jadi oposisi karena bisa kembali memenangkan Pemilu 2014.
“Saya melihat oposisi sekarang mau me-fotocopy PDI Perjuangan, karena menganggap oposisi PDI Perjuangan dua periode, tiba-tiba PDIP menang,” ujar Said kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/11/2022).
Meski begitu, dia menilai para oposisi sekarang ini salah fokus karena hanya sekadar mengkritisi segala kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Said mencontohkan soal kebijakan proyek jalan tol Trans-Sumatera dan Trans-Papua yang sering dikritik oposisi. Menurutnya, wajar jika proyek tersebut rugi karena memang tujuan untuk kesejahteraan rakyat.
“Masa Sumatera tidak berhak mendapat jalan tol, tidak fair. Indonesia timur, [jalan tol] Papua dikritik tidak menghasilkan apa-apa. Lah, bagi masyarakat Jawa tidak menghasilkan apa-apa, tapi bagi masyarakat Papua itu sangat berarti. Rugi? Pasti rugi, tapi masa pemerintah berbisnis dengan rakyat?” jelas Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
