Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Banding Diterima, Ade Yasin Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin tetap dihukum 4 tahun penjara kendati bandingnya diterima Pengadilan Tinggi Bandung.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 17 November 2022  |  10:25 WIB
Banding Diterima, Ade Yasin Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara
Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permohonan banding Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dalam perkara suap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kendati banding dikabulkan, mejelis tinggi PT Bandung tetap menguatkan putusan di pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, Ade Yasin tetap dihukum 4 tahun penjara dan hukuman berupa denda senilai Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.

"Menerima permohonan banding terdakwa. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg tanggal 23 September 2022," demikian bunyi putusan yang dikutip, Kamis (17/11/2022).

Putusan banding tersebut dibacakan pada hari Selasa (15/11/2022). Selain menguatkan putusan PN Bandung, hakim juga memerintahkan supaya Ade Yasin tetap ditahan dan hukumannya dikurangkan dengan masa penahanannya.

Ade Yasin sebelumnya divonis 4 tahun penjara di kasus tersebut. Hukuman itu lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa KPK yang hanya 3 tahun penjara.

Dakwaan Ade Yasin

Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sebelumnya didakwa menyuap tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat senilai Rp1,93 miliar.

Adapun tim pemeriksa BPK Jawa Barat dimaksud adalah Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Duit itu diberikan Ade Yasin bersama-sama dengan Ihsan Ayatullah selaku Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab Bogor), Maulana Adam selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor dan Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor.

Uang itu diberikan agar tim pemeriksa BPK Jabar mengkondisikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bogor mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu," seperi dalam surat dakwaan Ade Yasin yang telah dibacakan jaksa KPK, Rabu (13/7/2022).

Jaksa mengungkapkan uang suap yang diberikan Ade Yasin kepada pihak BPK Jabar dikumpulkan dari sejumlah SKPD Kabupaten Bogor.

Duit tersebut juga ditarik dari para kontraktor yang pernah mengerjakan proyek-proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.

Atas perbuatannya, Ade Yasin melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ade Yasin bpk KPK
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top