Bisnis.com, JAKARTA – Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya pandangan berbeda soal kapan waktu yang tepat untuk deklarasi koalisi bersama.
Sebagai informasi, baik NasDem, Demokrat, dan PKS sudah terang-terangan ingin bekerja sama untuk Pilpres 2024. Meski begitu, mereka belum juga menemukan kata sepakat soal kapan ingin mendeklarasikan koalisi bersama.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan, pihaknya ingin agar koalisi antara NasDem, Demokrat, dan PKS segera dideklarasikan. Dari awal, lanjutnya, NasDem memang tak ingin bergerak lambat.
“Kan NasDem sudah cepat-cepat, masa NasDem enggak mau yang cepet-cepat [mendeklarasikan koalisi,” ujar Ali dikutip, Jumat (11/11/2022).
Menurutnya, NasDem ingin cepat-cepat mendeklarasikan koalisi agar masyarakat dapat segera menilai calon presiden (capres) yang akan diusung.
“Kita pastikan supaya masyarakat lebih punya kesempatan untuk menilai calonnya,” ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya NasDem mengusulkan agar koalisi ketiga partai dideklarasikan pada 10 Oktober 2022. Selain bertepatan dengan Hari Pahlawan, esoknya (11/11/2022) merupakan hari jadi NasDem ke-11.
Meski begitu, jelas Ali, Demokrat dan PKS belum sepakat dengan tanggal tersebut. Menurutnya, dua partai tersebut masih melakukan proses pengambilan keputusan sesuai mekanisme partai masing-masing.
Dia pun menyarankan agar langsung menanyakan ke Demokrat dan PKS alasan mereka belum menentukan kapan akan mendeklarasikan koalisi bersama.
“Jangan tanyakan ke NasDem, tanya ke orang lain dong yang belum deklarasi,” ucap Ali.
Demokrat Bangun Komunikasi
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya tak ingin buru-buru mendeklarasikan koalisi dengan NasDem dan PKS.
Hinca mengatakan, Demokrat saat ini masih buka berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lain, tak hanya dengan NasDem dan PKS.
“Komunikasi itu kan terus berjalan, siapa saja. Dengan PDIP juga berkomunikasi, Gerindra berkomunikasi, PKB, Golkar, siapa saja boleh berkomunikasi," ujar Hinca kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
Dia mengungkapkan, Demokrat masih melihat perkembangan politik yang berjalan. Hinca pun mengajak NasDem dan PKS juga berbuat yang sama.
Oleh sebab itu, lanjutnya, tak perlu terburu-buru mendeklarasikan koalisi pada 10 November 2022, seperti yang diusulkan NasDem. Bahkan, Hinca pendapat masih banyak hal yang bisa terjadi.
"Kita ini anggap besok pagi sudah mau kiamat, enggak lah, masih panjang [tahapan Pemilu 2024]. Semua masih bisa terjadi," ungkap pria yang juga anggota Komisi III DPR tersebut.
Bahkan, menurut pengalaman, Hinca berpendapat besar kemungkinan koalisi akan diumumkan pada detik-detik akhir sebelum pendaftaran capres dan cawapres pada Oktober 2023.
PKS Selesaikan PR Dulu
Sementara itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan sebaiknya ketiga parpol membereskan pekerjaan rumah (PR) terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan koalisi bersama.
Kholid mengaku PKS menghormati usul Partai NasDem yang menginginkan deklarasi koalisi antara PKS-NasDem-Demokrat pada 10 November 2022. Meski begitu, ketiga partai belum punya satu pemikiran yang sama.
“Kami berpandangan bahwa PR di tim kecil PKS-NasDem-Demokrat harus dituntaskan terlebih dulu. Ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan,” ujar Kholid dari lewat keterangan video, dikutip Kamis (3/11/2022).
Dia mencatat, setidaknya masih ada empat PR yang harus diselesaikan bersama. Pertama, terkait platform perjuangan. Kedua, terkait desain pemerintahan ke depan. Ketiga, terkait strategi pemenangan koalisi.
Keempat, dan yang menurut Kholid paling penting, terkait pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan diusung bersama.
“Tentu ini yang harus kita tuntaskan terlebih dulu sebelum bicara tentang timing atau waktu deklarasi,” jelasnya.
Kholid terus terang PKS punya pandangan yang berbeda dengan Demokrat soal cawapres untuk Anies Baswedan. PKS, lanjutnya, mengajukan kadernya Ahmad Heryawan alias Aher, sedangkan Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
“Tentu kami juga menghormati calon-calon lain, misalnya, sahabat kami di Demokrat usulkan ketumnya AHY, atau NasDem yang sudah memiliki preferensi kepada calon-calon tertentu,” ucapnya.
Di atas itu semua, dia mengklaim akan terus membahas secara terbuka dan objektif terkait persoalan cawapres tersebut. Menurutnya, ketiga partai akan mengedepan kepentingan bangsa.
