Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tak habis pikir kenapa PDI Perjuangan (PDIP) banyak mengkritik keputusan NasDem saat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Ali membanding pencalonan Anies dengan peristiwa Pilpres 2019 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul rivalnya Prabowo Subianto ke pemerintahan.
Menurutnya, saat itu PDIP tak mengkritik keputusan Jokowi. Di sisi lain, NasDem sebagai pendukung Jokowi di Pilpres 2019 juga tak mempermasalahkan keputusan Jokowi tersebut.
“Ada teman-teman hari ini yang baru bergabung toh, di koalisi kan? Setelah pasca Pemilu. Katakanlah seperti Pak Prabowo yang di tahap tertentu 2014 dan 2019 jadi rival Pak Jokowi kan? Kita tidak pernah mempermasalahkan itu dan kita tetap bisa menerima itu. Kita bisa melupakan peristiwa-peristiwa politik 2019 kan?” jelas Ali saat dihubungi Bisnis, Selasa (18/10/2022).
Oleh sebab itu, dia bingung kenapa PDIP bisa memaafkan Prabowo tapi tidak dengan Anies. Ali tak menampik bahwa PDIP berseberangan jalan dengan Anies pada pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
Meski begitu, Ali merasa seharusnya PDIP juga harus menetapkan perlakukan yang sama kepada Prabowo dan Anies. Apalagi, lanjutnya, NasDem juga satu perahu dengan PDIP saat Pilgub DKI Jakarta 2017, sama-sama mendukung lawan Anies, Ahok.
“Kemudian, kenapa Anies kita tidak bisa kita lupakan? Ya kan? Katanya kita bisa rekonsiliasi secara rasional,” ujar Ali.
Lebih lanjut, Ali meminta setiap partai politik (parpol) menghargai keputusan parpol lain. NasDem, ujarnya, tak ingin suasana politik gaduh menjelang pesta demokrasi pada 2024.
“Nah supaya tidak gaduh, maka lebih baik kita saling menghargai keputusan masing-masing partailah. Kemudian, nanti memasuki tahun politik 2024 ini kita lewati dengan riang gembira, dengan memperbanyak senyum ya!” sarannya.
*Kritik PDIP*
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto menyatakan Partai NasDem tak lagi bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menganggap langkah NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) usungannya sama dengan deklarasi keluar dari koalisi pemerintahan atau Koalisi Indonesia Maju.
Dia menyinggung hal tersebut saat menjelaskan mengenai sebuah lukisan di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945.
“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” jelas Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Pada kesempatan berbeda, Hasto juga mengungkapkan alasan pihaknya hanya kesal dengan NasDem saat mendeklarasikan Anies capres 2024, padahal Partai Gerindra sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Prabowo Subianto.
Hasto mengakui baik NasDem maupun Gerindra termasuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, jelas Hasto, Anies dianggap sebagai kebalikan dari Jokowi, sedangkan Prabowo selalu searah dengan kebijakan Jokowi.
“Karena antitesa [kebalikan]. Bayangkan ketika itu disampaikan [Anies] sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi sedang menjabat, yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk NasDem,” jelas Hasto kepada awak media di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
