Bisnis.com, JAKARTA -- Anies Baswedan segera mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta 16 Oktober 2022. Setelah itu Anies akan menjadi warga biasa. Banyak pertanyaan, kemana langkah Anies usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI.
Apakah ikut bertarung dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024? Kalau ikut, siapa yang akan mengusung?
Anies, harus diakui, adalah tokoh politik yang moncer saat ini. Namanya kerap mencuri perhatian, karena dianggap mewakili kubu oposisi. Anies juga satu-satunya kandidat capres yang tidak terafiliasi dengan koalisi saat ini.
Dia bukan kader partai politik, bukan pula sosok yang terikat hubungan patron-klien dengan pejabat atau rezim yang sedang berkuasa. Meskipun, saat maju ke Pilkada DKI 2017 lalu, Anies didukung penuh Prabowo Subianto dan mitra koalisinya.
Di sisi lain, Anies memiliki modal besar. Elektabilitasnya tinggi kendati masih kalah dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun kalau bicara soal asal-usul partai politik, Anies adalah orang non parpol yang memiliki elektabilitas paling moncer.
Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, mencatat elektabilitas Anies berada di peringkat ketiga dengan angka 19,3 persen. Di bawahnya ada nama Ridwan Kamil, kandidat non parpol lainnya. Perhitungan itu dilakukan dengan simulasi 19 nama calon presiden (capres).
Baca Juga
Dalam simulasi 10 calon, nama Anies tetap tak tergoyahkan. Dia menempati peringat tiga dengan angka elektabilitas 20,1 persen.
Meski demikian, elektabilitas tinggi tidak menjamin Anies bisa melenggang dengan mudah ke Pilpres 2024. Pasalnya, dalam sistem politik Indonesia, kewenangan mengajukan calon pemimpin nasional berada di tangan partai politik.
Itupun parpol yang telah memenuhi syarat presidential threshold alias ambang batas presiden di angka 20 persen dari kursi parlemen. Kalau tidak, tentu harus membangun kerja sama politik, seperti pemerintahan saat ini.
Peta Koalisi untuk Anies
Sejauh ini hanya Partai Nasional Demokrat alias NasDem yang secara terbuka ingin mengusung Anies sebagai kandidat calon presiden di Pilpres 2024. Selain Anies sebenarnya ada nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Keduanya juga berpotensi diusung Nasdem.
Namun demikian, jika melihat ke belakang, kedekatan NasDem dan Anies sudah terekam sejak tahun Juli 2019 lalu. Saat itu Anies bertemu dengan Surya Paloh di kantor NasDem. Pertemuan antara Anies dan Surya Paloh berlangsung penuh dengan keakraban.
"Hari ini kita dipertemukan, kunjungan adik ke kakak," ujar Surya Paloh pada waktu itu.
Anies, sebelum akhirnya keluar, merupakan salah satu penggagas organisasi masyarakat NasDem. Ormas ini kelak menjadi cikal bakal terbentuknya Partai NasDem yang sekarang memegang posisi strategis di parlemen.
Pertemuan antara Surya Paloh dan Anies itu kemudian mengubah konstelasi politik, terutama di Jakarta. Anggota DPRD Partai NasDem yang semula oposisi di pemerintahan Anies berbalik mendukung. Salah satu program Anies yang 'dibeking' penuh NasDem tentunya adalah Formula E Jakarta yang penuh kontroversi.
Selain NasDem, Partai Demokrat juga mengirimkan sinyal untuk mengusung Anies Baswedan. Demokrat juga beberapa kali berminat untuk menjalin koalisi dengan NasDem.
Hanya saja dalam posisi ini, Anies bisa dipasang sebagai calon wakil presiden alias Cawapres. Sementara capres dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Komunikasi politik antara Demokrat dan NasDem juga telah berlangsung secara intens. Ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, bahkan sempat turun gunung untuk menemui Surya Paloh di NasDem Tower.
Entah lobi apa yang dibahas kedua tokoh politik itu. Yang jelas politikus Demokrat Andi Arief menyebut isi pembicaraan itu hanya Surya Paloh, SBY dan tuhan yang tahu.
Meski demikian, sinyal koalisi antara NasDem dan Demokrat semakin menguat dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat yang dimulai pada hari ini, Kamis (15/9/2022).
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra secara spesifik menyebutkan dua nama parpol yang selama ini sering digadang akan jadi pasangan koalisi Demokrat.
"Dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan NasDem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut," ungkapnya.
Adapun PKS adalah partai pendukung Anies Baswedan sejak Pilkada DKI 2017. Beberapa elite partai ini juga sering menyinggung soal keinginan untuk mengusung Anies menjadi Presiden.
PKS juga berpotensi besar berkoalisi dengan NasDem dan Demokrat untuk memuluskan langkah tersebut.
Potensi dari Partai Lain
Potensi dukungan kepada Anies juga bisa datang dari partai politik di luar NasDem, PKS dan Demokrat. Apalagi beberapa parpol telah secara terbuka memasukkan nama Anies dalam daftar kandidat calon presiden (capres).
Salah satunya Partai Amanat Nasional alias PAN.
Kendati diprediksi tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, PAN memasukan nama Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden yang akan diusung.
PPP juga memiliki kecenderungan yang sama dengan PAN. Dewan Pengurus Wilayah alias DPW PPP DKI Jakarta bahkan siap mendukung Anies Baswedan, meskipun di tingkat pusat belum ada keputusan.
Selain PAN dan PPP ada juga Golkar yang sempat disebut akan mendukung Anies Baswedan. Namun kabar ini telah dibantah pihak Golkar yang sekarang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.
Seperti diketahui, Golkar-PPP-PAN saat ini telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu alias KIB. Meski terancam pecah usai terjadi dinamika di internal PPP, penentuan capres akan ditetapkan oleh elite partai anggota koalisi.
Namun jika koalisi pecah atau buntu saat menerapkan capres, banyak pihak memprediksi bahwa dukungan ketiga partai beralih ke Anies Baswedan. Apalagi sejumlah elite atau faksi di internal Golkar maupun PPP diketahui memiliki 'kedekatan' secara politik dengan Anies Baswedan.
Jika simulasi itu terjadi, artinya kalau ada pergeseran orientasi politik di kalangan elite partai, bisa jadi KIB akan mengusung Anies sebagai presiden. Mereka akan membangun koalisi dengan NasDem, Demokrat dan PPP.
Lawannya tentu adalah PDIP yang bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi atau koalisi Gerindra-PKB yang berpotensi mengusung Prabowo sebagai capres.
