Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai selama ini pemerintah kurang agresif mengatur ruang udara Tanah Air, padahal Indonesia merupakan bangsa besar.
“Ya sebenarnya itu [aturan ruang udara] detail sekali, saya kira Kemhub sudah melakukan itu, kami tidak lihat ada masalah. Hanya selama ini, maaf kalau saya [sebut], Pemerintah Indonesia itu kurang agresif, padahal kita bangsa besar kok, masa kita nggak bisa, itu teknis sekali,” katanya di Istana Kepresidenan, Kamis (8/9/2022).
Luhut pun melanjutkan saat ini dengan adanya perjanjian baru Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura, maka kemampuan sumber daya manusia (SDM) mampu untuk mengatur ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna setelah adanya perjanjian baru.
“Dan orang-orang kita saya lihat di Ditjen Perhubungan Udara sudah sangat qualified [untuk mengatur ruang udara Indonesia]," ujarnya.
Tidak hanya itu, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan 3 tugas sekaligus selain merebut pengelolaan wilayah udara untuk Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikelola oleh Singapura.
"Presiden perintahkan tiga, mengenai FIR yang sudah ditandatangani Perpresnya, kedua ekstradisi, dan ketiga ada Defense Cooperation Agreement (DCA), ini pun sudah selesai hanya tinggal ratifikasi di parlemen kita saja. Presiden sudah selesaikan Surpres (Surat Presiden) ke sana, Insyaallah nggak terlalu lama lagi selesai juga," katanya.
Baca Juga
Untuk diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura turut mengatur ekstradisi yang menjadi bagian penting, apalagi perjanjian itu bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.
"Presiden tekankan agar betul-betul dilakukan, karena kita nggak mau orang buat kejahatan atau korupsi di tempat kita, berlindung di tempat lain, jadi kesepakatan ini strategis," ujarnya.
