Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan tak ada dualisme di dalam PPP meski Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum (ketum).
“Ya nggak lah,” jawab Arsul kepada awak media ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya dualisme di PPP, Senin (5/9/2022).
Menurutnya, pelengseran Suharso dari jabatan ketum sudah sesuai AD/ART. Apalagi, ungkapnya, semua pengurus harian PPP setuju memberhentikan Suharso seperti usulan Mahkamah Partai.
Mahkamah Partai memang melakukan rapat pada 2 - 3 September 2022. Hasilnya, mereka mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai untuk memberhentikan Suharso dari jabatan ketum PPP.
“Kami itu kemarin siang rapat pengurus harian. Sekitar 45 pengurus harian itu hadir 30 pengurus harian. Semuanya sepakat, tidak ada yang keberatan dengan yang diusulkan [Mahkamah Partai],” ungkap Arsul.
Selain itu, lanjut Arsul, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) semua pengurus partai di daerah ingin agar para pemimpin partai tak merangkap jabatan. Seperti diketahui, selain menjabat ketum PPP, Suharso juga merupakan Ketua Bappenas.
Baca Juga
“Kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai,” ujarnya.
Meski begitu, dia tak memungkiri banyak yang mendukung Suharso. Namun, menurutnya, para pendukung Suharso lebih memilih kepentingan partai. Apalagi, lanjut Arsul, tak banyak perdebatan saat Muhamad Mardiono dipilih sebagai pelaksana tugas (plt) ketum PPP menggantikan Suharso.
“Wilayah yang mendukung Pak Harso kan banyak, tapi semuanya berfikir bahwa kepentingan partai dalam bentuk konsolidasi, itulah yang harus diutamakan,” ucapnya.
