Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi santai laporan masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) salah sasaran.
Menurut Jokowi, laporan itu lumrah terjadi lantaran target penerima manfaat tunai dari pengalihan anggaran subsidi BBM itu relatif besar mencapai 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jumlah seperti itu tidak mungkin kita 100 persen, benar pasti ada 1,2,3, yang tidak tepat ya," kata Jokowi seusai menyerahkan BLT BBM di Bandar Lampung, Sabtu (3/9/2022).
Hanya saja, Jokowi memastikan, proses penyaluran BLT BBM itu sudah berjalan optimal di sejumlah kabupaten dan kota pada pekan ini.
Dia berharap penyaluran BLT BBM itu bisa lebih cepat menyusul rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM pada paruh kedua tahun ini.
"Minggu depan sudah langsung bergerak semua kabupaten dan kota," kata dia.
Baca Juga
Pemerintah belakangan memutuskan untuk memberikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat dengan mengalihkan Rp24,17 triliun anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Pemberian bansos dijadwalkan berlangsung mulai pekan ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo dengan dirinya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini.
"[Kami] diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan, sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (29/8/2022).
Bansos itu terdiri dari tiga jenis, yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 untuk masyarakat miskin.
Sri Mulyani merinci bahwa 20,65 juta keluarga akan menerima manfaat BLT tersebut. Pemerintah akan memberikan Rp150.000 setiap bulannya untuk empat bulan, tetapi pembayaran dilakukan dua kali dengan masing-masing Rp300.000. Anggaran pembayaran BLT itu mencapai Rp12,4 triliun yang berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM.
Kedua, pemerintah akan memberikan bantuan senilai Rp600.000 untuk 16 juta pekerja. Bantuan akan diberikan kepada mereka dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
"Total anggarannya sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya, sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemerintah akan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum, yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial ke sektor transportasi umum. Menurut Sri Mulyani, total anggarannya mencapai Rp2,17 triliun.
