Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghentikan relokasi sementara warga Afghanistan ke negaranya.
Hal ini menyusul kritik oleh beberapa anggota parlemen, organisasi pengungsi dan kelompok veteran bahwa pemerintah gagal merencanakan evakuasi warga Afghanistan dengan risiko pembalasan Taliban ketika menarik pasukan AS terakhir.
Pasukan keluar dari Afghanistan setahun yang lalu.
Dikutip dari voanews.com, Jumat (2/9/20221), AS akan mengubah kebijakan dari relokasi sementara menjadi penyatuan kembali anggota keluarga dekat dengan jalur ke tempat tinggal permanen, menurut seorang pejabat senior pemerintah.
Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden mengklaim bahwa evakuasi sukses dengan hamper 90.000 warga Afghanistan dimukimkan kembali di AS.
Namun, evakuasi itu dirusak oleh kekacauan di bandara Kabul dan bom bunuh diri yang menewaskan 13 orang AS, anggota layanan dan lebih dari 170 warga Afghanistan.
Baca Juga
"Komitmen pemerintah kepada sekutu Afghanistan kami bertahan lama," kata pejabat senior pemerintah saat memberi pengarahan kepada wartawan pada hari Rabu (31/8/2022) tentang perubahan kebijakan relokasi.
“Komitmen ini tidak memiliki tanggal akhir.”
Perubahan kebijakan itu akan berlaku pada 1 Oktober 2022.
Di bawah perubahan itu, kata pejabat itu, Amerika Serikat akan berhenti – dengan beberapa pengecualian – menerima warga Afghanistan dengan pembebasan bersyarat kemanusiaan, sebuah program khusus yang memberikan izin masuk sementara tetapi tidak ada jalur ke tempat tinggal permanen yang sah.
Kebijakan yang direvisi, kata pejabat itu, akan fokus pada relokasi ke anggota keluarga dekat Amerika Serikat, warga negara pemegang kartu hijau, dan warga Afghanistan dengan Visa Imigrasi Khusus (SIV) yang diberikan kepada mereka yang berisiko mendapat pembalasan Taliban karena mereka bekerja untuk Pemerintah AS.
Anggota keluarga yang diterima dari kategori tersebut akan memiliki "status imigrasi jangka panjang yang tahan lama," yang memungkinkan mereka untuk "lebih cepat menetap dan berintegrasi ke dalam komunitas baru mereka," kata pejabat itu.
“Kami tahu reunifikasi keluarga tetap menjadi prioritas yang sangat tinggi bagi warga Afghanistan sendiri dan bagi komunitas yang peduli tentang mereka dan bagi para advokat di seluruh negeri, juga kelompok veteran,” kata pejabat itu.
“Ini juga untuk kita.”
Kebijakan yang direvisi itu ditetapkan setelah pemerintah membahas persoalan tersebut dengan koalisi AfghanEvac.
Koalisi itu terdiri dari kelompok-kelompok yang membantu mengevakuasi dan memukimkan kembali warga Afghanistan di Amerika Serikat.
“Ini adalah kesepakatan besar bagi kami,” kata Ketua AfghanEvac, Shawn VanDiver.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
