Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rencana Kenaikan Harga BBM, PDIP: Itu Opsi Terakhir

PDIP mengatakan rencana kenaikan harga BBM harusnya jadi opsi terakhir pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa.
Petugas SPBU di Kota Palembang mengisi BBM kendaraan saat libur Natal 2020. istimewa
Petugas SPBU di Kota Palembang mengisi BBM kendaraan saat libur Natal 2020. istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harusnya jadi opsi terakhir pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa.

Menurut Hasto, PDIP ingin agar pemerintah mengkaji lebih dalam soal dampak wacana kenaikan BBM. Dengan begitu, diharapkan pemerintah dapat mencari langkah terobosan lain sebelum menerapkan harga kenaikan BBM.

“Itu [kenaikan harga BBM] adalah opsi paling terakhir jika tidak ada jalan lagi,” ungkapnya saat kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Dia menegaskan, PDIP merupakan partai yang berlandaskan rakyat kecil. Oleh karena itu, PDIP mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat kecil di tengah kabar kenaikan harga BBM.

Hasto mencontohkan, banyak rakyat kecil yang masih terdampak pandemi Covid-19. Maka, pemerintah akan diharapkan megeluarkan kebijakan yang memberdayakan rakyat miskin agar segera dapat pulih dari pandemi Covid-19.

“Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," jelasnya.

Hasto menambahkan, persoalan kenaikan harga BBM bukan soal pro atau kontra, tapi yang lebih penting adalah keberpihakan. PDIP, klaimnya, akan selalu berpihak kepada rakyat kecil meski juga akan memperhatikan kesulitan pemerintah.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hasil kajian terkait rencana penaikan harga BBM akan diterimanya pada hari ini, Jumat (2/9/2022). Sebelumnya, Jokowi juga menyatakan pemerintah juga menyiapkan bansos senilai Rp24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Upaya itu dinilai dapat menjaga kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper