Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kantor PT Pos Indonesia (Persero) cabang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022) menjelang kenaikan harga BBM.
Kunjungan tersebut dilakukan Jokowi didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM tahap pertama yang disalurkan kepada 20,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) seluruh Indonesia.
Simbolis penyerahan bantuan ini dilakukan perdana kepada 100 KPM (KPM) Kabupaten Jayapura di Kantor Pos Indonesia Kabupaten Jayapura di Sentani.
"Hari ini kami telah memulai pembagian BLT BBM, yang diberikan kepada masyarakat selamat empat bulan, perbulannya diberikan Rp150.000 jadi totalnya Rp600.000 dan diberikan dua kali, masing-masing Rp300.000," kata Jokowi di Kantor Pos Sentani, Rabu (31/8/2022).
Jokowi menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, menurut Presiden, diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini.
“Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.
Baca Juga
Selain kepada 20,6 juta penerima manfaat, Jokowi mengatakan bahwa bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama.
“Jadi selain pemberian BLT BBM kepada 20.600.000 penerima manfaat, juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja, juga sebesar Rp600.000 untuk kurang lebih 16 juta pekerja,” lanjutnya.
Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tersebut.
“Nanti kami akan selesaikan, jadi kami punya program nanti yang untuk daerah pegunungan itu kami akan kirim sendiri secara khusus. Jadi nanti bisa komplain ke kita. Kayak kemarin kita sudah ke Nduga, kita khusus bagi-bagi yang belum, yang tidak ada namanya kita bagi,” kata Risma.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun dengan mekanisme penyaluran bantuan ditentukan oleh Kementerian Sosial.
“Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial, dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya di Kantor Presiden, pada Senin lalu (29/8/2022).
