Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah pusat dan daerah bekerjasama mengendalikan inflasi.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022).
“Saya ingin bupati, wali kota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID [Tim Pengendalian Inflasi Daerah] di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (18/8/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara pun menekankan pentingnya pemerintah di daerah untuk terus memantau inflasi di wilayah masing-masing.
“Provinsi harus tahu, posisi inflasi saya di angka berapa. Nanti saya ke daerah saya tanya, jangan gelagapan enggak mengerti posisi inflasi provinsinya berada di angka berapa, mana yang tinggi, mana yang pada posisi normal, mana yang pada posisi rendah, lihat,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, bahwa ada lima provinsi yang angka inflasinya di atas 5 persen yakni Jambi yang berada di angka 8,55 persen, Sumatra Barat 8,01 persen, Kepulauan Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.
Baca Juga
Dia pun meminta agar pemerintah daerah jeli untuk mengetahui penyebab tingginya angka inflasi tersebut. Supaya angka inflasi lima daerah tersebut turun di bawah 5 persen.
"Syukur bisa di bawah 3 [persen],” katanya.
Adapun, secara nasional inflasi berada di angka 4,94 persen. Presiden pun mengingatkan bahwa angka inflasi tersebut masih didukung oleh tidak naiknya harga bahan bakar minyak(BBM) karena subsidi yang digelontorkan pemerintah.
“Pertalite, Pertamax, Solar, LPG, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, itu harga yang disubsidi oleh pemerintah yang besarnya hitung-hitungan kita di tahun ini subsidinya Rp502 triliun,” katanya.
