Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan bantuan tanah dan bangunan dari pemerintah untuk operasional perkantoran. Hal itu menjadi dampak dari realisasi dana Pemilu 2024 tahun anggaran 2022 yang tak maksimal.
"KPU berharap pemerintah [pusat] dan pemerintah daerah dapat membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan yang layak kepada KPU untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU," tulis KPU dalam rilisnya, Selasa (9/8/2022).
Untuk diketahui, KPU mengajukan kekurangan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk tahun 2022. Jumlah tersebut sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya menyetujui anggaran Rp1,24 triliun.
Khusus alokasi sarana-prasarana seperti operasional perkantoran, KPU mengajukan usulan anggaran sebesar Rp4,02 triliun. Namun, Kemenkeu hanya memenuhi 17,21 persennya atau sebesar Rp692,5 miliar.
KPU menyadari bahwa kondisi saat ini mengharuskan negara memprioritaskan pendanaan ke proyek-proyek strategis nasional untuk memulihkan perekonomian. Oleh sebab itu, KPU akan mengoptimalkan anggaran tahun 2022 yang telah dialokasikan pemerintah.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa banyak kantor KPU di daerah yang perlu renovasi. Dia khawatir, mengingat kondisi iklim Indonesia yang tak menentu, banyak kantor KPU di daerah yang terkena dampak.
Baca Juga
"Situasi seperti ini harus diantisipasi. Belum lagi karena situasi geografis kita, musim penghujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau noleh kemana,” ungkap Hasyim saat ditemui awak media di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
