Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PBB Targetkan 'Comeback' ke Senayan di Pemilu 2024

PBB ingin kembali ke Senayan setelah hampir 15 tahun absen alias tidak lolos ambang batas parlemen.
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PBB KH. Muqoddas Murtadla (kanan) usai Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020)./Antara
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) dan Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PBB KH. Muqoddas Murtadla (kanan) usai Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di Jakarta, Kamis (6/2/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) menargetkan empat persen suara nasional pada Pemilu 2024 atau melewati ambang batas parlemen (parlementary threshold).

Sekadar informasi, pada tiga Pemilu terakhir PBB tidak lolos jadi partai parlemen karena selalu memperoleh suara di bawah parlementary threshold. Padahal, pada 1999 hingga 2009, PBB selalu hadir di Senayan, markas DPR.

"Minimal kita sama dengan parlementary threshold empat persen saja, setara dengan 25 kursi yang ada di seluruh Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor di Kantor KPU Jakarta, Senin (1/8/2022).

Afriansyah mengungkapkan PBB telah melakukan modernisasi kepartaian. Dia mencontohkan, PBB ingin menjaring para anak-anak muda yang punya potensi.

Selain itu, lanjutnya, PBB akan menampilkan citra sebagai partai Islam yang lebih moderat. "Sekarang paradigma kita ini partai Islam modernis. Di tempat-tempat kita yang minoritas sekarang pengurusnya sudah non-Muslim. Jadi strategi ini kita pakai, mudah-mudahan ini bisa merangkul semua kekuatan yang ada di Indonesia," jelas Afriansyah.

PBB sendiri resmi menyerahkan berkas pendaftaran untuk jadi peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Senin (1/8/2022) siang.

Afriansyah memastikan PBB telah menyelesaikan kelengkapan data administrasi pendaftaran. Apalagi, ungkapnya, laman Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disediakan KPU mempermudah mereka untuk mengunggah data yang diperlukan.

"Kami mendata keanggotaan kita itu di angka 247.000 yang masuk dalam Sipol. Itu semua berdasarkan KTP dan NIK jadi tidak main-main," tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper