Bisnis.com, JAKARTA — Panja Kebijakan Kurikulum Komisi X DPR menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Selasa (5/7/2022).
Salah satu agendanya yaitu perencanaan penerapan Kurikulum Merdeka di semua jenjang pendidikan.
Setelah mendengar penjelasan Kemendikbudristek, Panja Kebijakan Kurikulum mendesak agar pengimplementasian Kurikulum Merdeka tak dipaksakan untuk tahun ajaran 2024/2025.
“[Karena] masih memerlukan kajian akademis dan evaluasi komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis, dan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan,” jelas Ketua Panja Abdul Fikri Faqih.
Dalam rapat tersebut, Golkar jadi yang pertama menyampaikan keberatannya. Menurut Ferdiansyah, salah satu anggota Panja dari fraksi Golkar, baik tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia belum memungkinkan menjalankan Kurikulum Merdeka.
“Kami memohon dengan hormat, juga teman-teman Komisi X, jangan paksakan Kurikulum Merdeka,” tegas Ferdiansyah.
Pendapat senada juga disampaikan fraksi Gerindra yang diwakilkan Djohar Arifin Husin. Menurutnya, selama ini pergantian kurikulum di Indonesia kurang memperhatikan pendidikan karakter dan terlalu mengutamakan ilmu pengetahuan.
Hasilnya, banyak pelajar Indonesia yang berilmu namun tanpa karakter. Dia khawatir Kurikulum Merdeka tak ada bedanya.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nino Aditomo mengatakan akan mencatat semua masukan.
Dia menegaskan Komisi X DPR maupun Kemendikbudristek punya tujuan yang sama, yaitu untuk memcerdaskan anak-anak bangsa.
