Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejagung Limpahkan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai ke Pengadilan Negeri Makassar

Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua, ke Komnas HAM.
Lukman Nur Hakim
Lukman Nur Hakim - Bisnis.com 15 Juni 2022  |  15:44 WIB
Kejagung Limpahkan Berkas Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai ke Pengadilan Negeri Makassar
Kejagung limpahkan berkas kasus pelanggaran HAM berat Paniai - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan jika Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melimpahkan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai ke Pengadilan Negeri di Makassar.

“Jampidsus sedang melaksanakan pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa IS dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peristiwa Paniai di Provinsi Papua Tahun 2014 ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar,” ujar Ketut, Rabu (15/06/2022) saat konferensi pers di Kejagung.

Dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai ini diketahui  mengakibatkan jatuhnya korban yakni 4 (empat) orang meninggal dunia dan 21 (dua puluh satu) orang mengalami luka-luka pada kasus yang terjadi di tahun 2014.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengembalikan berkas perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua, ke Komnas HAM. Pengembalian berkas dilakukan karena masih kurang terpenuhinya syarat materil dan formil.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung pada waktu itu, Hari Setiyono, mengungkapkan pengembalian berkas perkara tersebut diikuti dengan petunjuk Jaksa (P19).

Menurutnya, Komnas HAM memiliki waktu selama 30 hari untuk melengkapi kekurangan materil dan formil pada berkas perkara tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Jadi ada kekurangan yang cukup signifikan pada kelengkapan materiil karena belum terpenuhinya seluruh unsur pasal yang akan disangkakan yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," tutur Hari di Kejaksaan Agung, Jumat (20/3/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua kejagung paniai
Editor : Novita Sari Simamora

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top