Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 29 kabupaten/kota di Papua bersama-sama mendukung pemekaran wilayah Papua yang pembahasannya tengah berproses di DPR. Ada tujuh hal yang disepakati.
Bupati Yahokimo Didimus Yahuli, mengatakan bahwa kesepakatan bulat tersebut dinyatakan pada acara Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat Papua di Sentani Green Lake Jayapura, Jumat (10/6/2022).
“Selain para bupati dan wali kota, sekitar 160 tokoh masyarakat hadir pada acara tersebut. Termasuk sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, kepala organisasi pemerintah daerah terkait, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (11/6/2022).
Adapun, isi dari kesepakatan mendukung pemekaran Papua hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, mendukung dan berkomitmen melaksanakan kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua sesuai dengan UU No. 2/2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua sesuai wilayah adat.
Kedua, regulasi sektoral dalam penerapannya di Provinsi Papua harus disesuaikan dengan UU No. 2//2021. Ketiga, mendesak pemerintah pusat dan DPR segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua;
Baca Juga
Keempat, pemekaran-pemekaran di Papua dan Kabupaten/Kota diikuti dengan formasi khusus penerimaan ASN, TNI dan Polri harus diisi orang asli Papua. Kelima, jumlah alokasi kursi anggota DPR, DPD dari Papua dan provinsi pemekaran dari Papua minimal 5 secara proporsional.
Keenam, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota harus orang asli Papua. Ketujuh, para kepala daerah dengan menyertakan tokoh masyarakat sepakat membentuk forum kerja sama untuk mengawal percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai dengan wilayah adat.
Adapun, 29 Kabupaten/Kota yang turut dalam kesepakatan ini adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Supiori.
Lalu, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Yalimo
Kemudian, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika.
Sebanyak tujuh kepala daerah dari lima wilayah adat hadir secara luring yaitu Bupati Mamberamo Raya, Penjabat Bupati Sarmi, Penjabat Wali Kota Jayapura, Bupati Jayapura, Bupati Yahukimo, Bupati Pegunungan Bintang, dan Bupati Biak Numfor.
Tuan rumah penyelenggara rapat, Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei yang juga Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, tambah Benny, mengatakan bahwa pertemuan berlangsung dengan penuh suasana kekeluargaan yang dinamis.
“Para peserta antusias dengan memberi berbagai masukan dalam menyongsong perubahan untuk masa depan masyarakat Papua,” jelasnya.
