Bisnis.com, JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa maraknya politik transaksional mengikis idealisme dan komitmen politik sebagai sarana perjuangan mewujudkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, dia mendorong agar sistem demokrasi Indonesia dikaji ulang.
Menurut pria yang disapa Bamsoet itu, berkembangnya kecenderungan politik identitas dan sentimen primordial dalam kontestasi pemilu merupakan ancaman bagi masa depan demokrasi dan kebhinekaan bangsa.
Di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan pemilihan langsung kepala daerah. Hubungan bertingkat yang disiplin dari tingkat terbawah hingga tingkat tertinggi tidak kuat lagi. Masing masing kepala daerah lebih mengutamakan konstituen daripada hierarki di atasnya.
“Akibatnya hubungan hierarkis antar pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan provinsi tidak efektif. Demikian pula antara daerah dan pusat. Berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, tidak efektif dijalankan di tingkat kabupaten dan kota,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (21/5/2022).
Bamsoet menjelaskan bahwa di tengah kenyataan tersebut, wajar apabila ada sebagian pihak menilai demokrasi Indonesia di era reformasi justru sedang mengalami stagnasi.
Demokrasi hanya memanjakan para elite politik sehingga rakyat belum merasakan dampak dari demokrasi secara signifikan. Apalagi bagi kesejahteraan dan kemakmurannya rakyat.
"Berdasarkan kenyataan tersebut, secara umum pascareformasi demokrasi tidak bertambah baik. Hal ini dikarenakan demokrasi yang berkembang cenderung liberal karena tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kuat. Kedaulatan rakyat berkembang tidak sejalan dengan kedaulatan hukum," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan bahwa timbulnya problem demokrasi di Indonesia bukanlah disebabkan oleh kesalahan konseptual paradigmatik dan pengaturan normatifnya. Hal itu lebih disebabkan melencengnya implementasi demokrasi dari sistem yang mendasarinya.
"Untuk menangani ketidakseimbangan antara demokrasi dan hukum tersebut, hanya dapat diselesaikan dengan upaya menjadikan hukum sebagai panglima yang harus didahului dengan penataan demokrasi. Agen utama dalam urusan tata kelola ini adalah para penyelenggara negara dan kepemimpinan politik," ucapnya.
Itu sebabnya bagi Bamsoet sudah saatnya sistem serta berbagai desain institusi demokrasi juga pemerintahan harus ditinjau ulang. Keberadaban bangsa dalam berdemokrasi menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah negara.
“Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berikhtiar untuk mencari yang terbaik bagi negara yang kita cintai, agar tata kelola dalam bernegara selain demokratis juga bisa menghadirkan sistem politik yang baik dengan lahirnya para pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
