Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin turut menyoroti penetapan empat tersangka yang berkaitan dengan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.
Ma’ruf Amin pun meminta agar aparat hukum bisa mengusut tuntas para mafia minyak goreng.
“Pertama, pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan ekspor yang ilegal [terhadap minyak goreng] yang mestinya jatah dalam negeri tetapi diekspor ilegal. Bahkan, presiden juga sudah menegaskan untuk meminta usut tuntas [terkait kasus migor] ini,” ujarnya saat meresmikan Pembukaan Riset Pangan sebagai Laboratorium Rujukan Riset Halal Indonesia di Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jumat (22/4/2022).
Wakil Kepala Negara memandang bahwa saat ini minyak goreng masih menjadi persoalan di tengah masyarakat meskipun pemerintah telah memberikan subsidi BLT Minyak Goreng.
Namun, Ma’ruf berharap harga minyak goreng yang saat ini tinggi bisa kembali mendekati normal.
“Oleh karena itu semua kami akan penuhi [kebutuhan migor masyarakat] dan untuk harga saya kira yang harus kita pertahankan itu harga yang curah, lalu harga kemasan tentu mengikuti harga keekonomian, tetapi yang curah ini oleh pemerintah supaya tetap ditekan [harganya] melalui operasi-operasi pasar ke mana-mana,” tuturnya.
Baca Juga
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Oleh sebab itu, Ma’ruf berharap kebijakan tersebut dapat segera berjalan dengan efektif dalam waktu dekat.
“Kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa kembali normal [pasokan dan harga migor] bisa kembali normal seperti harga-harga [kebutuhan barang pokok] kemarin yang naik, sekarang sudah mulai normal dan kami harapkan dengan adanya tindakan pemerintah dan pengawasan serta operasi pasar, kami harapkan nanti juga minyak goreng kembali normal seperti sedia kala,” ujarnya.
Ma’ruf pun menegaskan bahwa kebutuhan minyak goreng dan kebutuhan pokok di tengah masyarakat terus menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera diselesaikan.
“Terkait dengan minyak goreng saya rasa sudah jelas, pemerintah berusaha untuk memenuhi untuk terpenuhinya kebutuhan minyak goreng [di masyarakat],” kata Ma’ruf.
