Bisnis.com, JAKARTA - Partai buruh bersama organ buruh akan melakukan demonstrasi di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dalam memperingati Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2022.
Dalam aksi demo yang diikuti sekitar 300 buruh itu, buruh meminta pemerintah menurunkan harga-harga bahan pokok. Selain itu, buruh juga meminta Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi usai terungkapnya mafia minyak goreng yang menyeret Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
“Kami meminta juga subsidi minyak goreng curah diubah ke subsidi minyak goreng kemasan yang sehat, serta menolak BLT minyak goreng karena dianggap tidak jelas peruntukannya,” kata Presiden Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/4/2022).
Said mengatakan dengan ditetapkannya Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan 3 pengusaha minyak goreng sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), membuktikan bahwa terjadinya kenaikan harga minyak goreng akibat mafia atau kartel. Oleh karena itu, selepas melakukan aksi demo di di Bundaran HI, buruh akan melanjutkan aksinya ke kantor Kemendag.
Pihaknya juga mendesak agar kasus ekspor minyak goreng diusut sampai ke akar-akarnya oleh Kejagung. Bahkan, menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu ikut menangani kasus serupa sampai ke akar-akarnya agar masalah minyak goreng dan CPO bisa dibongkar secara tuntas.
Selain menuntut Jokowi mencopot Mendag dan menurunkan harga bahan pokok, Buruh juga akan menyuarakan penolakan Omnibus Law.
"Kami minta Menteri Koordinator Perekonomian tidak membuat kegaduhan kembali," ujar Said.
Said Aqil menilai DPR 'main-main' karena membuat revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Pihaknya akan melawan, karena UU PPP dianggap akan menjadi pintu masuk untuk memuluskan revisi UU Cipta Kerja.
"Karena (UU PPP) nanti pintu masuk Omnibus Law/Undang-undang Cipta Kerja akan dibahas tanpa perubahan satu ayatpun maupun 1 Pasal dari Undang-undang Cipta Kerja yang lama," ucap Said.
Said mendapatkan informasi bahwa revisi UU Cipta Kerja akan selesai pada Juni 2022 mendatang.
"Kami akan menolak, melakukan perlawanan dan seperti yang lalu mogok nasional akan digelar kembali 3 hari bilamana Undang-undang Cipta Kerja disahkan," tegasnya.
Dia menjelaskan, massa aksi hari ini berasal dari organ buruh, petani, nelayan, guru honorer, miskin kota, buruh migran, PRT, Urban Poor Consortium (UPC) atau konsorsium miskin kota.
Sebelum longmarch ke Bundaran HI dan kantor Kemendag, para buruh akan demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan 2 tuntutan, yaitu pemilu jujur dan adil, serta tolak politik uang (money politic).
