Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mendagri Tito Minta KPU Kalkulasi Ulang Anggaran Pemilu 2024

Anggaran Pemilu 2024 perlu dikalkulasi ulang karena mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan Pemilu 2019 silam.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/4/2022)./Akbar Evandio
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Rabu (13/4/2022)./Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkalkulasi ulang anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Penyebabnya, dia menilai Rencana anggaran Pemilu 2024 mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan anggaran Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

"Mohon dikalkulasi betul anggaran pemilu agar bisa seminimal mungkin tetap mencapai target pemilu yang aman dan lancar," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Rabu (13/4/2022).

Sekadar informasi, KPU mengajukan Rp76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun untuk anggaran Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Lebih lanjut, dia mengatakan, agar anggaran Pemilu 2024 menerapkan prinsip efektif dan efisien sehingga anggaran tepat digunakan dalam setiap tahapan pemilu agar setiap tahapan berjalan lancar.

"Efisien menjadi sangat penting artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman," ujarnya.

Tidak hanya itu, Tito turut menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segala persiapan Pemilu 2024 dapat secara detail dilakukan, hingga kebutuhan anggaran.

Menurutnya, efektivitas dan efisiensi anggaran Pemilu 2024 penting mengingat negara dan rakyat saat ini membutuhkan biaya dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi masih banyak yang terdampak dan menganggur, banyak program nasional dan juga program di daerah yang belum terselesaikan, itu butuh biaya, belum lagi pemekaran nantinya di Papua misalnya, juga butuh biaya," kata Tito.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper