Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani diketahui bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada pekan lalu. Banyak hal yang dibahas, salah satunya terkait sembako menjelang lebaran.
Puan mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden adalah berbincang-bincang agar fungsi legislatif dan eksekutif bisa berjalan secara bersama. Dengan begitu, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Bagaimana kemudian mengatasi isu-isu yang sedang berkembang terkait dengan masalah sembako dan sebagainya sehingga menjelang idulfitri tidak diberatkan,” kata Puan usai acara buka bersama PDIP di Jakarta Selatan, Minggu (10/4/2022) malam.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP ini menjelaskan bahwa hal tersebut juga merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya membangun negara.
“Intinya adalah menjalanlan fungsi kita di eksekutif dan legislatif sesuai dengan tupoksi [tugas, pokok, dan fungsi] sehingga semunya untuk kebaikan dan kegunaanya untuk Indonesia dan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, usai pertemuan dengan Presiden, Puan mengaku mendukung sikap Jokowi yang melarang para menterinya untuk menyuarakan atau membahas terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang menjadi polemik belakangan ini.
Puan menilai sikap yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Menurutnya, para menteri seharusnya fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa ketimbang sibuk membahas soal penundaan Pemilu 2024.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini. Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” kata Puan usai bertemu dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022).
Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi," ucap Puan.
