Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti distribusi anggaran untuk percepatan penurunan stunting di daerah yang masih kacau balau.
Berdasarkan pengamatannya, Irma mengatakan banyak penerima anggaran bantuan sosial (bansos) justru dinikmati sanak keluarga pejabat di daerah.
“Contohnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang PBI itu terdistribusikan bukan kepada keluarga yang tepat karena datanya tidak benar, datanya tidak clear. Jadi yang menerima bukan masyarakat yang tepat, karena yang menerima saudara-saudara pemda, camat, lurah, bupati, wali kota itu yang dapat. Tapi yang membutuhkan tidak dapat,” ujar Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Kepala BKKBN dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes pada Selasa (5/4/2022).
Irma pun meminta kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kemenkes untuk mendata secara tepat penerima program stunting.
“Nanti ini seperti apa pendistribusiannya, kontrolnya? Ini menjadi penting bagi kita kalau stunting ini mau diturunkan. Jangan cuma kita minta anggaran, tapi kemudian pendistribusiannya tidak jelas. Kita tahu raskin aja nasibnya, yang terima juga bukan orang yang tepat, tapi justru handai taulan penguasa wilayah yang didahulukan,” ujar politisi NasDem tersebut.
“Tadi saya lihat BKKBN akan berkonsultasi dengan BPK. Nah BPK kan melihatnya secara konstruktif. BPK ini melihatnya dari segi administrasi juga, tapi pengawasan di lapangannya yang lebih penting. Karena, wajar tanpa pengecualian itu sama-sama kita tahulah, keluarnya seperti apa, negosiasi seperti apa, mohon maaf,” lanjut Irma.
Baca Juga
Dalam kesempatan yang sama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memaparkan bahwa penurunan stunting ditargetkan pada 2024 sebesar 14 persen.
Dalam upaya tersebut, pihaknya sudah merekrut 200 ribu tim pendamping keluarga (600 ribu personel) dan menyiapkan aplikasi Elsimil.
Pada tahun 2022 sendiri, anggaran untuk percepatan penurunan stunting secara keseluruhan kementerian/Lembaga mencapai Rp34,1 triliun.
“Yang paling banyak Kementerian Sosial karena ada bantuan seperti bansos, kemudian di Kementerian Kesehatan karena ada banyak belanja peralatan, barang. Lalu, di BKKBN ini ada Rp810 miliar-an,” ujar Hasto.
