Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendominasi survei elektabilitas yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.
Tiga nama tersebut secara konsisten mengungguli kandidat atau politisi lainnya dalam berbagai simulasi pemilihan, meskipun ada tren stagnasi elektabilitas ketiga tokoh itu dalam beberapa bulan terakhir.
“Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, tampak tren dukungan terhadap ketiganya cenderung stagnan,” begitu kesimpulan survei nasional Indikator bertajuk Trust Terhadap Institusi Politik, Isu-isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2022 yang dikutip, Senin.
Berdasarkan simulasi Indikator Politik, jika Pilpres diikuti oleh 33 nama calon presiden, Prabowo menempati urutan puncak calon yang akan dipilih kalau pemilu digelar hari ini yaitu 21,9 persen. Menyusul Ganjar dengan 19,8 persen.
Sayangnya, keunggulan Menteri Pertahanan ini tidaklah signifikan. Lantaran margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen.
Jika dilihat tren sejak Februari 2020 ke Februari 2022, maka suara untuk Prabowo hanya bergerak tipis dari 20,7 persen menuju 21,9 persen. Sebaliknya, suara untuk Ganjar naik dari 5,9 persen menjadi 19,8 persen.
Baca Juga
Dalam simulasi 19 nama, elektabilitas Ganjar semakin terpaut tipis dengan Prabowo. Ketua Umum Gerindra tersebut tetap di urutan puncak dengan angka 22,4 persen dan Ganjar diurutan kedua dengan 21,6 persen.
Lalu ketika dikerucutkan lagi menjadi 7 nama, Ganjar berbalik unggul tipis. Suara responden untuk Gubernur Jawa Tengah ini mencapai 27,6 persen atau sedikit unggul dibandingkan Prabowo yang 27,4 persen.
Terlepas dari bagaimana silmulasi tersebut dijalankan, dominasi Prabowo, Anies dan Ganjar sebagai calon presiden (capres) dipengaruhi oleh popularitas yang dimiliki oleh ketiga kandidat tersebut.
Prabowo Subianto menjadi tokoh populer dan hampir dikenali oleh semua warga yang mengikuti survei, dengan nilai akhir sebesar 98 persen.
Meski demikian, popularitas dan elektabilitas tidak menentukan apakah seorang kandidat dapat melaju dengan mulus ke gelanggang pencapresan.
Menurut Indikator, arah dukungan partai politik akan menentukan siapa calon pemimpin nasional yang mampu menjawab tantangan-tantangan persoalan bangsa untuk periode selanjutnya.
Tidak Ada Anggaran
Sementara itu, di tengah maraknya rilis hasil survei calon presiden, wacana tentang perpanjangan isu jabatan presiden juga terus menguat. Gerilya politik terus dilakukan oleh orang atau elite yang memiliki kepentingan dari diskursus politik tersebut.
Kendati demikian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa wacana itu masih jauh panggang dari api. Bahkan, jika melihat pernyataan Presiden Jokowi, sikap pemerintah masih konsisten untuk taat terhadap konstitusi.
Pramono juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai perpanjangan jabatan presiden maupun penundaan pemilihan umum (Pemilu).
“Tidak ada anggaran di Setneg, Setkab dan KSP mengenai hal ini [mendukung kampanye 3 periode atau penundaan Pemilu],” ujar Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen.
Bekas Sekjen PDIP itu memastikan bahwa pemerintah sangat patuh terhadap konstitusi. Buktinya, ketika wacana tersebut terus mengemuka ke publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka membantah dirinya berambisi untuk menjadi presiden tiga periode.
Meski demikian, Pramono tak menampik bahwa ada beberapa pihak yang mencoba untuk terus mendorong wacana tersebut. Namun bantahan Jokowi sudah sangat jelas. Publik seharusnya bisa menilai sikap pemerintah terhadap diskursus penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
“Bahwa kemudian masih ada yang mencoba, namanya juga mencoba. Tetapi kami kan tahu untuk mengubah apalagi melakukan amandemen UUD tidaklah mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana-mana,” imbuh Pramono.
