Singgung Reshuffle Kabinet
Jokowi kemudian menyebutkan anggaran kementerian dengan anggaran terbesar yaitu Kementerian PUPR Rp92 triliun, Kemenhan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, Kemendikbudristek Rp29 triliun.
"Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kayaknya ada yang enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita. Laptop, mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah, jangan diterus-terusin," ujarnya.
Untuk mendukung produk lokal, Jokowi juga mendorong agar produk UKM-UKM di daerah untuk segera masuk e-Katalog. Jokowi menyebut berdasarkan data terakhir jumlah UKM yang masuk di e-katalog jumlahnya telah mencapai 176.000 atau meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu 50.000.
Pada akhir 2022, dia meminta agar UKM yang masuk e-katalog bisa melonjak hingga mencapai lebih dari 1 juta. Dia juga memerintahkan agar persoalan terkait penguruan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang selama ini sering dihadapi UKM untuk segera diselesaikan.
"Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-Katalog," tegasnya.
Untuk memastikan agar arahannya benar-benar dijalankan, Jokowi mendorong pembentukan tim penggunaan produk dalam negeri. Dia mengancam daerah yang masih doyan impor untuk dipotong Dana Alokasi Khusus (DAK).
Jokowi juga memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot direksi BUMN yang tidak taat dengan kebijakan pemerintah terkait penggunaan produk dalam negeri. Pernyataan soal reshuffle kabinet juga dilontarkan Jokowi untuk kementerian yang masih tak patuh.
"”Sudah, ganti dirutnya.” Ganti, ngapain kita? Kementerian ya sama saja itu, tapi itu bagian saya, reshuffle sudah. Heh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," uar Jokowi.
Terakhir, Jokowi minta Jaksa Agung, untuk mengawasi potensi kecurangan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia tapi dicap produk dalam negeri.
