Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja barang dan jasa kementerian yang masih minim, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin Nadiem Makarim.
"Hati-hati, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru Rp2 triliun, ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalamnya, di kementerian,” kata Jokowi saat menyampaikan arahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/2022).
Kepala Negara juga menyinggung belanja barang kementerian seperti bangku hingga laptop yang masih diimpor, sedangkan di dalam negeri ada produsennya.
"Urusan masa beli bangku, beli kursi mau impor kita. Laptop, mau impor kita. Kita sudah bisa bikin semuanya itu, sudah bisa bikin semuanya. Sudahlah, jangan diterus-terusin," ujar Jokowi.
Jokowi juga memerinci anggaran pengadaan barang dan jasa dengan nilai lumayan besar diantaranya, Kementerian PUPR Rp92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp68 triliun, Polri Rp56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp36 triliun, dan Kemendikbudristek Rp29 triliun.
Jokowi menegaskan, sebelum Mei 2022, belanja barang dan jasa dengan total anggaran Rp400 triliun harus tercapai. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional bakal melonjak.
“Target nanti di akhir syukur bisa sebelum 10 Mei, yang Rp400 triliun itu bisa tercapai ini sangat bagus sekali dampaknya akan ke mana,” ucap Jokowi.
Jokowi juga mendorong produk-produk UMKM di daerah segera dimasukkan kedalam e-katalog. Dia meminta agar proses pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk UMKM yang selama ini sering dikeluhkan karena rumit dan mahal agar bisa segera diselesaikan.
"Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet, mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, dipermudah biar semuanya nanti bisa masuk ke e-Katalog," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat menyinggung terkait reshuffle kabinet yang merupakan wewenangnya sebagai presiden.
"Kementerian ya sama saja itu, tapi itu bagian saya, reshuffle sudah. Heh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit," ujarnya.
