Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Terima Hibah 8 Mobil Rampasan dari Para Koruptor, Ini Komentar Yasonna

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima hibah kendaraan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendaraan yang dihibahkan itu merupakan barang rampasan negara (BMN) dari kasus korupsi yang ditangani KPK.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 24 Maret 2022  |  15:33 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly/ Bisnis - Triawanda Tirta Aditya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly/ Bisnis - Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menerima hibah kendaraan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendaraan yang dihibahkan itu merupakan barang rampasan negara (BMN) dari kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Adanya hibah ini akan menambah aset Kemenkumham yang akan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya di Gedung KPK dikutip melalui keterangan pers, Kamis (24/3/2022)

Yasonna mengapresiasi upaya KPK dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan melakukan penetapan status penggunaan dan hibah.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan sinergi yang baik antarlembaga penegak hukum. Ini terutama dalam mencari solusi untuk penanganan penyelesaian barang rampasan serta bagian dari upaya pemulihan aset atau asset recovery.

Terdapat delapan kendaraan roda empat yang merupakan barang rampasan negara yang dihibahkan KPK kepada Kemenkumham.

Semuanya adalah mobil Toyota Avanza dari kasus Fuad Amin; mobil Honda CR-V dari kasus Natalis Sinaga; dan Toyota Avanza Veloz, Daihatsu Xenia, Toyota Yaris, Toyota Fortuner, Toyota New Avanza, serta Daihatsu Box dari kasus Muhtar Ependy.

Kendaraan yang dihibahkan itu akan dicatat dalam sistem informasi manajemen BMN sehingga pencatatan asetnya jelas dan akuntabel.

Penetapan status penggunaan dan hibah ini akan menghemat anggaran negara, khususnya dalam anggaran pemeliharaan dan perawatan barang rampasan.

Yasonna menuturkan bahwa Kemenkumham mendukung dan melaksanakan tata kelola BMN secara efektif efisien sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan aset serta keuangan negara.

“Barang rampasan yang ada tidak akan mubazir, karena bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK kemenkumham
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top