Bisnis.com, JAKARTA – Sektor ketenagakerjaan kini menghadapi sejumlah tantangan yang beragam, diantaranya ketidaksesuaian daya serap industri dengan jumlah lulusan SMK, hingga kurikulum yang mismatch dengan kebutuhan industri.
Guna mengatasi tantangan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin Latihan Kerja menilai (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) harus memiliki langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
“Solusi linked and match untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan agar terus diprioritaskan. Perlu langkah konkret untuk menjembatani para pencari kerja dengan permintaan pasar kerja dalam sebuah proses bisnis yang terpadu, serta membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, tadi dijelaskan oleh ibu menteri, yaitu integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja secara efektif dan efisien,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (23/3/2022).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, agar linked and match dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta, maka keberadaan BPVP atau BLK harus diperluas.
Untuk itu, Wapres pun memberikan arahan agar Kementerian Tenaga Kerja dapat semakin meningkatkan performa ini dengan membangun setidaknya satu unit pelaksana di setiap provinsi di Indonesia.
“Kementerian Ketenagakerjaan agar mempercepat program transformasi BLK dengan membangun 1 Provinsi 1 Unit Pelaksana Teknik Pusat (UPTP), sehingga pembinaan dan pelatihan berjenjang dapat dilakukan ke UPT Daerah dan BLK Komunitas binaannya. Saat ini baru terdapat 21 UPTP tersebar di 16 provinsi, maka perlu didorong sinergi Kemenaker dengan Pemda, termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung realisasi BLK UPTP, baik sisi kuantitas dan juga kualitasnya,” kata Wapres.
Wapres pun mengungkapkan bahwa transformasi BPVP harus semakin nampak dalam penyelenggaran program dan pelatihan vokasi yang diberikan.
Selain itu, program yang diberikan juga harus ‘ramah’ bagi seluruh peserta dengan beragam latar belakang.
Sebab, pelatihan yang didapat di BPVP merupakan modal awal yang akan diaplikasikan oleh peserta di masyarakat.
“Kualitas maupun cakupan pelatihan, khususnya bagi para petani/peternak setempat, termasuk penyandang disabilitas, agar terus ditingkatkan. Bekal pelatihan ini sangat penting untuk menciptakan pribadi-pribadi yang mandiri, bahkan nantinya dapat turut berkontribusi di tengah masyarakat,” imbau Wapres.
