Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kebijakan KPI Larang TV Siarkan Pendakwah dari Organisasi Terlarang Diapresiasi PBNU

PBNU mengapresiasi Surat Edaran yang dikeluarkan KPI terkait larangan bagi lembaga penyiaran untuk menampilkan pendakwah dari organisasi terlarang.
Setyo Puji Santoso
Setyo Puji Santoso - Bisnis.com 22 Maret 2022  |  17:22 WIB
Komisi Penyiaran Indonesia
Komisi Penyiaran Indonesia

Bisnis.com, SOLO - Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio menyiarkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang diapresiasi PBNU.

“Apresiasi kepada KPI yang memberikan rambu-rambu yang jelas terkait larangan pendakwah yang berlatar belakang organisasi terlarang dan mengedepankan pendakwah yang kompeten, kredibel, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila,” terang Sekretaris Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Nurul Badruttamam dikutip dari NU Online.

Selain mendukung kebijakan itu, ia juga memberikan masukan kepada KPI bahwa pendakwah yang tampil di lembaga penyiaran harus terstandarisasi baik itu dari Kementerian Agama, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

“Lembaga atau ormas memegang fungsi guarantor (pemberi garansi) yang menyatakan bahwa para juru dakwah tersebut layak untuk tampil dan mengedepankan nilai persatuan,” tambahnya.

Sebagai informasi, KPI mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Siaran bagi Lembaga Penyiaran di bulan Ramadan 2022. Salah satu poin yang diatur dalam SE tersebut adalah larangan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, menampilkan atau menyiarkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang di bulan Ramadhan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpi pendakwah PBNU
Editor : Setyo Puji Santoso

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top