Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPD Ingatkan Pemerintah Sudahi Wacana Tunda Pemilu

DPD khawatir ini akan membuat eskalasi politik nasional terus memanas.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 13 Maret 2022  |  12:55 WIB
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022). -  Antara @nyoman_nuarta\r\n\r\n
Desain eksterior yang bakal menjadi Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur, Selasa (4/1/2022). - Antara @nyoman_nuarta\\r\\n\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin mengatakan bahwa dinamika politik nasional yang cenderung memanas, terutama terkait isu penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden ini dapat mempengaruhi keputusan bisnis calon investor asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

DPD khawatir ini akan membuat eskalasi politik nasional terus memanas. Ujungnya bisa menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada people power jika terus dipaksakan.

“Dan setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri,” katanya kepada wartawan melalui pesan instan, Minggu (13/3/2022).

Sultan menjelaskan bahwa calon investor terutama asing akan sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya saat suasana sosial politik di suatu negara sedang tidak kondusif.

Menurutnya, stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing.

Ini pun sudah terlihat jelas dari arus keluar dana asing (capital outflow) dalam jumlah yang signifikan. Lalu, pembatalan investasi Softbank di IKN.

“Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam posisi IKN yang belum jelas asal-usul sumber pembiayaannya, tambah Sultan, pemerintah sebaiknya lebih mawas diri. Negara juga jangan sampai merusak mood calon investor dengan wacana penundaan pemilu.

DPD ingin pemerintah fokus pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional.

“Selain diakibatkan oleh situasi geopolitik global yang belum kondusif, pertimbangan investor asing tentu akan memaksa pemerintah untuk berpikir ulang dalam membangun IKN dengan mengandalkan investasi dari pihak investor. Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan IKN dengan tanpa menggerus APBN yang masih selalu defisit,” terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpd IKN
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top