Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin berupaya keras membendung arus pelarian perusahaan milik negara Barat akibat keputusannya untuk berperang melawan Ukraina.
Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan kontrol modal yang dirancang untuk menghentikan eksodus perusahaan asing seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, menurut laporan kantor berita negara TASS dan RIA seperti dikutip CNN.com, Rabu (3/2/2022).
Perusahaan Barat mengambil keputusan karena "tekanan politik" dan mereka akan dicegah untuk menjual aset Rusia sampai tekanan itu mereda.
"Untuk memungkinkan bisnis membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, sebuah rancangan keputusan presiden telah disiapkan untuk memperkenalkan pembatasan sementara bagi perusahaan asing yang memiliki aset di Rusia. Kami berharap mereka yang telah berinvestasi di negara kami dapat terus bekerja di sini," kata Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, menurut laporan kantor berita negara TASS dan RIA seperti dikutip CNN.com, Rabu (3/2/2022).
Raksasa minyak BP (BP) adalah salah satu perusahaan terkemuka yang meninggalkan Rusia sejak pasukan negara itu menginvasi Ukraina pekan lalu.
Perusahaan itu menyatakan pada Minggu bahwa pihaknya berencana untuk melepas 19,75 persen sahamnya di perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft. Begitu juga dengan usaha patungan mereka yang merupakan salah satu investasi asing terbesar di Rusia.
Sejumlah perushaan lain sejak itu turut mengikuti langkah BP, termasuk Shell (RDSA) dan Equinor dari Norwegia.
Total Energies dari Prancis menyatakan kemarin bahwa mereka tidak akan menyuntikkan modal baru untuk proyek-proyek Rusia dan sedang menilai dampak dari penerapan sanksi Barat terhadap investasi yang ada di negara tersebut.
Sejumlah perusahaan investasi global besar bergabung dengan perusahaan lain dalam melepas aset di Rusia. Perusahaan investasi kekayaan negara (sovereign wealth funds) Norwegia senilai US$1,3 triliun akan mendivestasikan saham di 47 perusahaan Rusia serta obligasi pemerintah Rusia, kata perdana menteri Norwegia pada Minggu (27/2).
Sementara itu, sekutu negara Barat lainnya memberlakukan sanksi pada sebagian besar sistem perbankan Rusia, termasuk membekukan cadangan devisa senilai ratusan miliar dolar yang telah ditimbun Moskow selama bertahun-tahun.
