Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan tempe dan tahu di pasaran. Pemerintah juga didorong untuk melakukan inovasi produksi tahu hingga mengatur tata niaga kedelai.
Todotua Pasaribu, Sekretaris Dewan Pakar Seknas Jokowi (Seknas Jokowi)mengatakan mengatakan kelangkaan tempe dan tahu harus segera diatasi pemerintah. Pasalnya, tempe dan tahu merupakan makanan sehari-hari masyarakat umum berpenghasilan pas-pasan.
“Bagi warga yang memiliki kelonggaran dana, bisa saja mencari alternatif lauk lain, namun bagi warga berpenghasilan pas-pasan, bukan perkara mudah untuk mencari lauk pengganti tempe dan tahu,” kata Todotua dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/2/2022).
Seperti diketahui, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tempe dan tahu seperti menu wajib yang harus selalu tersedia di meja makan. Selain murah, kedua kuliner ini bergizi tinggi sehingga tak heran saat belakangan ini kedua kuliner itu hilang di pasaran, masyarakat, terutama Ibu-ibu resah dan mulai gaduh.
Sebagai informasi, para perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa melakukan mogok produksi selama tiga hari, sejak Senin (21/2/2022) hingga Rabu (23/2/2022). Perajin tahu tempe terpaksa mengadakan aksi mogok produksi akibat harga bahan pokok kedelai naik sehingga menyebabkan perajin rugi.
Merujuk data Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) sejak 11 Februari ditetapkan harga kedelai Rp11.500 – Rp12.000 per kilogram, dari sebelumnya dalam kisaran Rp8.000.
Baca Juga
Saat sejumlah relawan Seknas Jokowi survei langsung ke pasar tradisional di seputaran Jabodetabek, harga kedelai bisa mencapai Rp15.000-Rp18.000 per kilogram.
“Aksi mogok adalah merupakan jeritan nurani para perajin tempe sekaligus semacam sosialisasi kepada penggemar tempe dan tahu, kelangkaan dan kenaikan harga kedua makanan ini karena pemerintah tidak bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok kedelai. Jadi agar pemerintah tanggap,” jelas Todotua.
Terkait hal itu, Seknas Jokowi meminta agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait segera melakukan komunikasi untuk mencari titik temu mengatasi naiknya harga tempe agar tidak berlarut-larut.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil kebijakan lintas kementerian soal kebijakan budidaya kedelai lokal dan impor kedelai oleh Kementan dan Kemendag agar ada koordinasi yang lebih solid.
"Selain itu, sebaiknya pengadaan kedelai jangan dilepas ke perdagangan bebas, perlu ada proteksi dari pemerintah agar harga kedelai stabil, mengingat tempe adalah makanan “sejuta umat,” ujar Todotua.
Kenaikan kedelai yang berimbas pada mogoknya produksi tahu tempe mempunyai efek domino yang besar.
Selain menambah beban masyarakat karena kehilangan sumber protein murah, banyak perajin harian tahu tempe, penjual daun pisang, pedagang eceran dan lainnya kehilangan sumber pendapatan.
"Masalah tempe tahu bukan perkara sepele, tapi ini persoalan politik dan kedaulatan pangan, masalah perut rakyat, masalah kehadiran negara di tengah-tengah rakyat. Singkatnya ada sekian banyak keluarga, yang hidupnya tergantung pada produksi tempe, sejak dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya.
Seknas Jokowi juga mendorong adanya terobosan kebijakan dan teknologi (pertanian) agar Indonesia bisa menghasilkan varietas kedelai lokal dengan produktivitas tinggi, mengingat kebutuhannya memang tinggi untuk produksi tempe dan tahu.
“Menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pangan Nasional, Kementan, BRIN, kampus-kampus teknologi pangan dan pertanian untuk menemukan inovasi bidang pangan pertanian dan pemerintah menjaga stabilitas harga, selain merumuskan strategi dan kebijakan terkait pengadaan kedelai,” tegas Todotua.
