Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Di Tengah Ancaman UU ITE & Sikap Represif Aparat, Indeks Demokrasi Indonesia Justru Naik

Laporan Indeks Demokrasi Asia 2021 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) memperlihatkan kenaikan peringkat demokrasi Indonesia dari sebelumnya posisi 64 menjadi 52 atau naik 12 poin.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin (27/9/2021). Aksi demonstrasi itu menuntut pembatalan pemecatan 56 pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Demokrasi Indonesia naik di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain Indonesia, negara yang mengalami kenaikan indeks demokrasi adalah Taiwan. Hal tersebut berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi Asia 2021 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), Kamis (10/2/2022). 

Dalam laporan itu, skor indeks rata-rata Asia turun tajam pada tahun 2021 menyusul adanya kudeta militer di Myanmar dan kembalinya Afghanistan ke tangan Taliban. Kedua negara ini bergabung dengan Korea Utara di peringkat terbawah sebagai negara yang demokrasinya rendah. 

Indonesia mencatat peningkatan terbesar kedua secara global (setelah Zambia), dari posisi 64 di tahun 2020 ke peringkat 52, melonjak 12 poin. Namun, secara posisi, Indonesia masih termasuk negara yang indeks demokrasinya belum termasuk tinggi, bahkan dianggap cenderung merosot demokrasinya. 

Hal ini tentunya menjadi sorotan di tengah anggapan pemerintah Jokowi yang mengarah pada pengekangan kebebasan. Di tahun 2021 lalu, KontraS dan beberapa organisasi demokrasi menyoroti soal pembungkaman kebebasan berekspresi melalui penangkapan dan jerat UU ITE di era pemerintahan Jokowi. 

Belum lagi soal kekerasan dan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Serta meningkatnya ancaman terhadap kebebasan akademik dalam kampus hingga pembatasan berekspresi terhadap orang Papua seperti yang ramai beberapa waktu lalu. 

Di awal tahun 2022 ini saja, langkah represif aparat keamanan kembali mencuat terkait dengan konflik agraria antara pemerintah dengan warga desa Wadas di Purworejo Jawa Tengah. Langkah pemerintah yang ingin menggusur pemukiman warga untuk tambang batuan andesit dan pembangunan bendungan ditolak warga. Desa ini pun dikepung aparat kepolisian dan puluhan warganya ditangkap. 

Laporan ini menggambarkan tahun 2021 memang terjadi perubahan besar bagi kawasan Asia. Skor rata-rata regional secara keseluruhan turun tajam dari 5,62 pada 2020 menjadi 5,46, menyusul penurunan signifikan di Afghanistan dan Myanmar. Skor total Afghanistan turun dari 2,85 yang sudah sangat rendah pada 2020 menjadi 0,32 pada 2021, turun 28 tempat ke peringkat terbawah, menggusur Korea Utara.

Negara ini bergabung di urutan terbawah oleh Myanmar, yang skornya juga menurun drastis dari 3,04 pada 2020 menjadi 1,02, sehingga turun 31 peringkat dari peringkat 135 menjadi 166. Padahal, pada tahun 2020, tiga negara Asia memperoleh label “demokrasi penuh”, yakni Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.   

Mengapa indeks demokrasi Indonesia naik? Dalam laporan itu disebutkan Indonesia terkerek peringkatnya karena faktor Mahkamah Konstitusi Indonesia yang pada bulan November lalu mengabulkan gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja. Meskipun MK tidak membatalkan UU tersebut, melainkan hanya memerintahkan untuk direvisi. 

Menurut Joan Hoey, Editor laporan Indeks Demokrasi 2021 EIU, putusan MK menunjukkan tingkat independensi peradilan yang kuat dari intervensi pemerintah. Keputusan Presiden, Joko Widodo, untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik, termasuk anggota partai politik yang lebih kecil, mantan personel militer dan tokoh agama, dalam kabinetnya juga kondusif untuk membangun konsensus dan kompromi antara kekuatan politik.

“Laporan Indeks Demokrasi 2021 EIU ini juga mencerminkan dampak negatif COVID-19 yang berkelanjutan terhadap demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia selama dua tahun berturut-turut. Meskipun Asia telah berjuang untuk mempertahankan momentum demokrasi, tetap saja terus mengalami penurunan,” ujarnya.  

Laporan Indeks Demokrasi EIU memberikan gambaran tentang keadaan demokrasi global, termasuk analisis terperinci tentang situasi di Asia. Wilayah Asia dan Australasia termasuk Selandia Baru dengan skor tertinggi (9,37), yang naik ke peringkat 2 dunia (dari 167 negara), dengan empat "demokrasi penuh" lainnya yakni Taiwan (8), Australia (9), Korea Selatan (16) dan Jepang (17). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Wahyu Arifin
Editor : Wahyu Arifin
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper